Kamis 06 Februari 2020, 17:46 WIB

Pemprov DKI dan FIA Tidak Persoalkan Perubahan Ruter Balapan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemprov DKI dan FIA Tidak Persoalkan Perubahan Ruter Balapan

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

PEMPROV DKI Jakarta dan Fédération Internationale de l'Automobile, atau disingkat FIA yang menaungi balap mobil Formula E harus memutar otak mencari lintasan baru usai rute yang diajukan mencakup area Monumen Nasional (Monas) ditolak oleh Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Namun demikian, permintaan pengubahan rute tersebut dianggap hal yang biasa oleh FIA. "Tim di sana rileks gitu, (responnya) 'Oh ya nggak apa-apa, biasa'," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (6/2).

Meskipun harus mempertimbangkan rute baru dan merombak desain balapan, Anies tetap optimistis segala persiapan untuk menyelenggarakan balap mobil bertenaga listrik itu akan tepat waktu.

Balap mobil Formula E di Jakarta dijadwalkan akan dihelat pada 6 Juni mendatang.

"Iyalah cukup. kita kan komunikasi terus dengan mereka. Tadi malam juga kok," ujarnya.

Anies menyebut tim Formula E akan tiba di Jakarta malam ini untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari rute alternatif sirkuit.

"Lalu tadi malam kita sudah langsung komunikasi dengan pengelola Formula E dan organisasi pembalap motor internasional. Kemudian sore ini tim mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru," terangnya.

Sebelumnya, dalam rapat revitaliasi Monas bersama Komisi Pengarah di Kementerian Sekretaris Negara Rabu (5/2) sekaligus membahas Formula E yang mengambil rute sirkuit di Monas. Hal itupun ditolak oleh Komisi Pengarah karena area Monas adalah cagar budaya yang harus dijaga ketat.

Oleh Komisi Pengarah, Pemprov DKI pun diminta mencari alternatif rute baru.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More