Kamis 06 Februari 2020, 06:10 WIB

Meneropong Presidensi Indonesia di G-20 Tahun 2023

Dalyono Kepala Bidang Program Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Opini
Meneropong Presidensi Indonesia di G-20 Tahun 2023

Ilustrasi

BEBERAPA waktu lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, untuk mengecek kesiapan infrastruktur wilayah itu sebelum dikembangkan menjadi destinasi wisata superpremium di Republik Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah terkait untuk membahas pengembangan wisata Labuan Bajo. Pemerintah menargetkan Labuan Bajo menjadi lokasi penyelenggaraan KTT G-20 (G-20 Summit) dan KTT ASEAN pada 2023.

Untuk mempersiapkan Labuan Bajo sebagai lokasi KTT G-20, beberapa infrastruktur prioritas yang perlu segera dikembangkan ialah pelabuhan udara dan fasilitas akomodasi. Selain itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan. Jaminan keamanan juga harus dibenahi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para delegasi negara-negara G-20 nantinya. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya itu ditargetkan diselesaikan pada 2020.

Selain infrastruktur, apa yang harus disiapkan Indonesia menuju Presidensi G-20 tahun 2023? G-20 adalah suatu mekanisme informal untuk dialog di antara negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi sistemik, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang dan emerging economies.

Negara-negara anggota G-20 meliputi AS, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Kanada, Argentina, Australia, Arab Saudi, Afsel, Brasil. Selain itu, Tiongkok, India, Indonesia, Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Turki, dan Uni Eropa. G-20 juga merupakan forum bersama untuk mempromosikan kerja sama demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Saat ini, presidensi G-20 dijabat Arab Saudi setelah sebelumnya dijabat Jepang. Setelah masa presidensi Arab Saudi, masih tersisa 5 negara yang belum mendapatkan giliran putaran pertama. Sebagaimana disebutkan dalam Osaka Leaders' Declaration, presidensi setelah Arab Saudi berturut-turut ialah Italia pada 2021 dan India pada 2022.

Setelah itu, Brasil dan Indonesia masing-masing akan memperoleh giliran presidensi pada 2023 dan 2024.

Namun, mengingat 2024 merupakan tahun yang sangat sibuk bagi Indonesia karena akan menyelenggarakan pilpres dan pilkada secara serentak serta memindahkan ibu kota negara, maka kemudian Indonesia bertukar tempat dengan Brasil. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan giliran pada 2023, sedangkan Brasil pada 2024. Adapun Afsel menutup putaran pertama presidensi G-20 pada 2025.

Membenahi infrastruktur

Apa yang harus disiapkan Indonesia menuju 2023 itu? Mengingat G-20 tidak mempunyai sekretariat seperti halnya ASEAN, maka negara presidensi harus mengatur sendiri kebutuhan logistik dan substansi untuk penyelenggaran pertemuan selama masa presidensi itu. Untuk kebutuhan logistik, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain terkait dengan akomodasi, transportasi, dan komunikasi.

Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri dan kepala daerah terkait untuk membenahi infrastruktur guna menunjang kelancaran pertemuan G-20.

Terkait substansi, menjadi presidensi merupakan kesempatan sangat baik untuk menentukan agenda utama G-20. Yang perlu ditentukan pertama kali ialah tema besar presidensi Indonesia di G-20. Setelah itu, dirumuskan agenda turunan yang perlu dibahas dalam pertemuan G-20.

Selama ini, berdasarkan pengamatan dan pengalaman, negara presidensi akan memasukkan kepentingan nasionalnya dalam agenda-agenda prioritas G-20. Namun, mengingat banyak anggota G-20 yang merupakan negara maju, maka agenda itu juga harus mencerminkan kepentingan negara maju, tidak hanya kepentingan negara berkembang dan emerging economies.

Meskipun demikian, pada saatnya nanti Indonesia harus berani menentukan agenda utama G-20, dan memperjuangkannya untuk meyakinkan negara anggota lain mengenai pentingnya agenda prioritas itu. Pemberian keyakinan ini juga perlu disampaikan kepada negara-negara ASEAN yang berharap Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan kawasan. Hal ini tentu membutuhkan perumusan agenda yang matang dan komprehensif, pendekatan yang tepat, dan kapasitas diplomasi mumpuni.

Dalam G-20 terdapat agenda-agenda yang sifatnya legacy (warisan), artinya agenda itu selalu dibahas dalam setiap masa presidensi secara berkelanjutan. Legacy agenda umumnya ialah agenda-agenda global yang merupakan kepentingan bersama. Misalnya, perkembangan ekonomi global, potensi risiko, dan pilihan kebijakan untuk mengatasinya, juga isu-isu pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, stabilitas sektor keuangan global, dan arsitektur keuangan internasional.

Selain legacy agenda, terdapat agenda-agenda yang menjadi prioritas negara presidensi. Agenda ini dapat berbeda antara presidensi yang satu dan yang lain, bahkan tidak berkesinambungan. Agenda-agenda nasional negara presidensi dirumuskan dalam tema besar.

Untuk tahun ini, tema besar yang diangkat Arab Saudi ialah Mewujudkan kesempatan pada abad ke-21. Substansi dari tema ini ialah mengedepankan inklusivitas pemuda, perempuan, dan pengusaha kecil, serta pemanfaatan teknologi pada era digitalisasi. Sebelumnya, di bawah presidensi Jepang, tema utama yang diangkat ialah Mewujudkan dan mempromosikan masyarakat masa depan yang merdeka, terbuka, inklusif, berkesinambungan, dan berpusat pada manusia.

Tema ini menyoroti mengenai dampak perubahan demografi terhadap kebijakan ekonomi makro, fiskal, dan moneter, serta upaya peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi era digitalisasi melalui penguatan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan.

Lantas, apakah tema besar presidensi Indonesia di G-20 tahun 2023 mendatang? Tentu tidak mudah untuk merumuskan agenda yang dapat diterima oleh semua negara anggota dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Untuk itu, mumpung masih cukup waktu, pemerintah Indonesia dapat segera melakukan langkah-langkah persiapan. Pertama, melakukan koordinasi antarkementerian/lembaga yang terkait untuk mengidentifikasi agenda prioritas pada tiap-tiap sektor.

Selain itu, proses koordinasi perlu untuk melibatkan G-20 Engagement Group guna memperoleh pandangan dan masukan yang lebih lengkap dan berimbang. Konsultasi dan diskusi dengan lembaga keuangan internasional dan/atau organisasi internasional lainnya juga perlu dilakukan, mengingat mereka punya pengalaman serta kapasitas dan keahlian dalam merumuskan agenda-agenda internasional.

Agenda-agenda yang kemudian diramu menjadi tema besar itu juga harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), agenda prioritas presiden dan kondisi ekonomi terkini.

Layaknya tuan rumah, Indonesia juga perlu merumuskan prakarsa baru sebagai warisan untuk negara-negara lain di dunia.

Pada Sidang Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia yang diselenggarakan di Bali pada 2018, sebagai tuan rumah Indonesia berhasil meluncurkan beberapa prakarsa baru. Antara lain, Bali Fintech Agenda yang berisikan 12 prinsip penanganan teknologi keuangan dan skema Disaster Risk Financing and Insurance yang berisi skema pembiayaan dan asuransi bencana. Untuk agenda G-20, prakarsa terkait dengan ekonomi digital dan stabilitas sektor keuangan layak didalami.

Sebagai penutup, kejutan dari Presiden Jokowi dalam KTT G-20 tahun 2023 mendatang tentu sangat dinantikan. Masih segar dalam ingatan bagaimana Presiden Jokowi pada pembukaan Sidang Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia 2018 membangkitkan kembali semangat multilateralisme yang luntur karena sikap proteksionisme dan kebijakan inward looking beberapa negara melalui analogi cerita film berseri Game of Thrones.

Tidak kurang, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional saat itu, Christine Lagarde, mengamini penyataan Presiden Jokowi untuk kembali menegakkan prinsip multilateralisme dengan semangat transparansi, saling menghormati dan saling membantu.

Kejutan dan prakarsa baru yang akan diluncurkan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemimpin G-20 untuk terbang menuju Labuan Bajo di 2023.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Baca Juga

Antara

Pandemi Covid-19 dan Kesadaran Kolektif

👤Riris Andono Ahmad, Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Satgas Covid-19 UGM 🕔Senin 06 April 2020, 06:45 WIB
Pandemi kepanikan itu jauh lebih cepat menyebar jika dibandingkan dengan pandemi penyakitnya itu...
MI

Menggugah Kesadaran Umum

👤Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group 🕔Senin 06 April 2020, 05:13 WIB
Kesadaran umum akan badan yang sehat dan pentingnya kekebalan tubuh meningkat. Vitamin C dan E habis di pasar. Orang rajin berjemur untuk...
MI/SUMARYANTO

Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu 

👤Laode Ida, Anggota Ombudsman RI 🕔Minggu 05 April 2020, 11:49 WIB
Situasi itu sebenarnya biasa saja dalam negara demokrasi. Apalagi, di dalam negara yang masyarakat heterogen seperti...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya