Kamis 06 Februari 2020, 05:30 WIB

Jaminan Sosial Bisa Dikelola Terpisah

(Rif/E-1) | Ekonomi
Jaminan Sosial Bisa Dikelola Terpisah

MI/ADAM DWI
PELUNCURAN LOGO BARU TASPEN

 

DIREKTUR Utama Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ANS Kosasih mengatakan penyelenggaraan jaminan sosial seharusnya dilaksanakan secara fokus dan segmented. Hal itu berkaca pada pengelolaan jaminan sosial di negara-negara lain, seperti Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia.

"Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi government employee tidak dapat diabaikan," kata Kosasih dalam persidangan uji materi UU BPJS soal peralihan program Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan landasan itu, ia menyebutkan pengelolaan jaminan sosial harus diselenggarakan secara terpisah dengan sektor swasta.

Kosasih mengungkapkan, jika rencana program tabungan hari tua (THT) dan pembayaran pensiun dari PT Taspen dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan terlaksana, tentu akan menghilangkan unsur penghargaan kepada PNS dan pejabat negara.

"Penggabungan pengelolaan jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara dengan tenaga kerja sektor swasta tentu akan menghilangkan pride, unsur penghargaan atas pengabdian yang sangat filosofis," sebutnya.

Ia juga khawatir hal tersebut nantinya dapat berpotensi menganggu kinerja Taspen dalam melayani masyarakat

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengalihkan program THT dan pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pengalihan paling lambat dilakukan pada 2029.

Di sisi lain, pengalihan itu ditanggapi berbeda oleh para peserta Taspen.

Sebanyak 18 pensiunan pejabat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) aktif mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak aturan tersebut.

Di lain pihak, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan Taspen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Percepatan pengalihan tersebut dinilai bakal memperkuat BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi aset maupun sumber daya lainnya. (Rif/E-1)

Baca Juga

Ist/Kementan

Kementan: Masyarakat Harus Waspada terhadap Bahaya Zoonosis

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 12 Juli 2020, 14:52 WIB
Zoonosis adalah penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia dan sekitar 75% dari penyakit menular pada manusia adalah...
Antara

IHSG Bakal Menguat Pekan Depan, Ini Sentimen-Sentimen Penentunya

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 12 Juli 2020, 14:43 WIB
Perkembangan penelitian obat dan vaksin covid-19 memberikan sentimen positif pada pasar...
MI/MOHAMAD IRFAN

Mendag Minta Pengusaha Manfaatkan Perjanjian Indonesia-Australia

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 12 Juli 2020, 14:25 WIB
IA-CEPA memiliki cakupan komitmen yang komprehensif meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya