Rabu 05 Februari 2020, 21:55 WIB

Negara Jangan Gegabah Terima WNI Eks-ISIS

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Negara Jangan Gegabah Terima WNI Eks-ISIS

MI/SUSANTO
Pengamat terorisme Sidney Jones memaparkan analisa dan pergerakan terorisme di Indonesia dalam diskusi di Institut Peradaban, Tebet, Jakarta

 

PEMERINTAH diharapkan memikirkan matang-matang terkait rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks-Islamic State in Syria and Iraq (ISIS). Hal tersebut ditegaskan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Rabu (5/2).

"Masalah ini sangat krusial dan sensitif. Pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apabila seorang WNI telah suka rela melepaskan kewarganegaraannya dengan menjadi kombatan asing, atau melakukan kejahatan kemanusiaan berupa terorisme, secara hukum mereka telah gugur statusnya sebagai WNI," ujar Suhendra.

Ia mengingatkan pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanaggulangan Teroris (BNPT) harus menelaah lebih dalam berkembangnya potensi ancaman radikalisme apabila mereka embali ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah tak Berkewajiban Pulangkan WNI eks ISIS

"Apalagi program deradikalisasi yang dilakukan BNPT sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan," jelasnya.

Dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga demi menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kondusif, Suhendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak mengambil kebijakan untuk menerima kembali para eks-ISIS yang telah dengan sadar menanggalkan kewarganegaraan mereka dengan berperang dan melakukan kejahatan terorisme di negara lain.

"Menurut saya jika Presiden menolak kepulangan mereka, hal itu tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan keputusan tersebut justru Presiden sedang melindungi hak asasi atau hak untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan dari mayoritas warga negara Indonesia lainnya," tegas Suhendra.

Ditambahkan, Suhendra, untuk saat ini sebaiknya pemerintahan fokus melakukan perbaikan program deradikalisasi agar mendapatkan hasil yang efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, Suhendra juga menyarankan agar pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap potensi terpaparnya berbagai kelompok masyarakat oleh virus radikalisme yang semakin menggejala.

"Tindakan preventif jauh lebih penting dilakukan pemerintah untuk mencegah paparan virus radikalisme. Saya sudah melakukan mapping (pemetaan) untuk memantau pergerakan kaum radikalis ini. Dengan kita menguasai peta pergerakan mereka, maka akan lebih mudah meredam berkembang biaknya sel-sel radikalisme," terangnya. (RO/A-1)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More