Rabu 05 Februari 2020, 18:36 WIB

Bagi Hasil Kuliner RTH Muara Karang Disebut Untungkan Swasta

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Bagi Hasil Kuliner RTH Muara Karang Disebut Untungkan Swasta

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono

 

KETUA Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, memprotes soal rencana pembangunan pusat kuliner di ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah Timur, Jakarta Utara. Ia membeberkan bahwa pembangunan tersebut malah menguntungkan pihak swasta.

"Bagi hasilnya luar biasa, mengejutkan juga kalau 85% untuk pihak swasta, 15% untuk Jakpro. Ini sama saja dikasih kan," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/2).

Baca juga: Mentan SYL Lepas Ekspor Pertanian Gorontalo

Diketahui, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) selaku pemilik lahan di zona hijau di Muara Karang, Jakarta Utara. Sedangkan, pihak swasta yang dimaksud ialah PT Prada Dhika Niaga.

Gembong juga menampik bahwa tujuan pembangunan pusat kuliner di RTH Muara Karang itu ditujukan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ia menyebut pada brosur yang dilihatnya bahwa harga sewa lahan kuliner di tempat tersebut, tertinggi dijual Rp64 juta per meter persegi.

"Macam-macam variasinya (harga sewanya). Ada yang satu lantai, dua lantai. Tapi, apa UKM mampu? Harga tertinggi sampai Rp64 juta. Itu juga disewakan selama 20 tahun. Mereka (Pemprov) mencoba mengelabui kita-kita (DPRD) soal keberpihakan UKM," tukas Gembong.

Gembong sebenarnya tidak mempermasalahkan soal penyewaan tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa yang mengelola pusat kuliner itu JUP sebagai anak usaha Jakpro "Kenapa lancang bikin anak perusahaan?" tuturnya.

Gembong juga menyebut nantinya konsep pusat kuliner di RTH Muara Karang seperti di Kemang.

Baca juga: Capai Target Tahun Lalu, BNI makin Getol Salurkan KUR di 2020

"Apakah disana enggak ada pusat kuliner? Ada kok disepanjang jalan itu. Warga kalau ditanya pasti bilangnya membutuhkan ruang terbuka hijau," tandas Gembong.

DPRD, katanya, akan segera memanggil Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI dan pihak terkait untuk membahas proyek pembangunan tersebut. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More