Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

MA belum Siap Tangani Sengketa Pilkada

MI/INDRIYANI ASTUTI | Politik dan Hukum
MA belum Siap Tangani Sengketa Pilkada
 
UNDANG-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengatur bahwa sengketa hasil pilkada diselesaikan melalui Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, sengketa hasil pilkada diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-undang itu kini dalam proses revisi di DPR. Menurut rencana, revisi akan dirampungkan dalam masa persidangan dewan kedua yang akan berakhir 18 Februari mendatang.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, pihaknya agak keberatan dengan pengembalian penyelesaian sengkata pilkada ke MA karena sejumlah alasan.

"MA kan sejak awal memang keberatan dengan hal itu, apalagi ditempatkan hanya empat pengadilan tinggi. Ini akan menyulitkan. Soalnya kita sudah banyak perkara," katanya di Jakarta, kemarin.

Kedua, MA masih mempertimbangkan segi keamanan penyelenggaraan persidangan sengketa pilkada. Pasalnya, pengamanan di provinsi lebih sulit daripada pengamanan ketika masih ditangani MK yang letaknya di pusat kota.

"Bisa dibayangkan kalau itu dilakukan di provinsi, keamanannya akan sulit, tidak seperti waktu di MK," ungkap Ridwan.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan hakim yang punya keahlian dan pengetahuan khusus perihal sengketa pilkada. Itu menimbulkan kekhawatiran terkait dengan jenjang kemampuan hakim yang menanganinya.

"Karena di tingkat pengadilan tinggi, dikhawatirkan kita tidak tahu hakim senior mana yang bisa mengadili perkara itu. Lagi pula, hakim jangan menangani atau ikut campur urusan politiklah kalau bisa," cetus Ridwan.

Terakhir, terbatasnya jumlah pengadilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar, yang ditunjuk untuk menangani sengeta pilkada dikhawatirkan justru akan menyulitkan pihak yang beperkara.

MA berharap pemerintah berinisiatif membentuk badan peradilan yang sifatnya ad hoc (tidak tetap) untuk menangani sengekta pilkada.

"Apalagi, pilkada serentak. Waktu penyelesaian perkara kan singkat. Di pengadilan negeri perkara sudah menumpuk kemudian ditambah lagi. Lebih baik dibentuk mekanisme di luar PN. Tapi kita juga cari solusi yang terbaik. MA berusaha menyikapi ini," ucap Ridwan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menegaskan mau tidak mau MA harus siap. "Harus siap kalau undang-undang memerintahkan. Memang ke MA karena sudah ada putusan MK yang mengatakan pilkada bukan rezim pemilu," jelas Rambe.

Belum rampung

Anggota Komisi II Saan Mustopa mengatakan masih banyak poin dalam draf revisi UU Pilkada yang hingga kini belum rampung dibahas.

"Memang masih ada beberapa catatan, tetapi terkait penyelenggara pilkada sudah disepakati bahwa KPU sebagai penyelenggaranya," jelas Saan.

Ia mengatakan beberapa hal yang masih belum disepakati di antaranya soal pelaksanaan uji publik dan pengajuan calon kepala daerah berdasarkan sistem paket atau tidak.

Selain itu, belum disepakati ambang batas kemenangan, apakah menggunakan 30%, 25% atau tanpa ambang batas. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More