Rabu 05 Februari 2020, 15:20 WIB

Kebakaran Lahan Masih Terjadi di Paser Utara

Retno Hemawati | Nusantara
Kebakaran Lahan Masih Terjadi di Paser Utara

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

 

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta.

Data yang diperoleh di Penajam, Rabu (5/2), sebelumnya telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Desa Giripurwa dan kembali terjadi kebakaran lahan di wilayah RT 01 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam pada Selasa (4/2).

"Kebakaran lahan di wilayah Kelurahan Sungai Parit itu terjadi sekitar pukul 12.10 Wita," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurlaila ketika dikonfirmasi.

"Hingga saat ini (Rabu 5/2), petugas gabungan masih melakukan pemadaman, cuaca panas disertai angin kencang membuat api di lokasi kebakaran sulit dipadamkan, tapi api berangsur mulai padam," ungkapnya.

BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara beserta unsur terkait lainnya terus memantau dan melakukan penanganan lanjutan di lokasi kebakaran, kendati api mulai berangsur padam.

Kondisi cuaca panas dan jarangnya hujan mengguyur wilayah Penajam Paser Utara menurut Nurlaila, titik panas masih terpantau dan risiko kebakaran hutan serta lahan masih cukup tinggi.

Data BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, luas lahan yang terbakar di wilayah RT 01 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam tersebut sekitar lima hektare dan masih dalam pantauan.

"Ada tiga lokasi lahan yang terbakar di wilayah RT 01 Kelurahan Sungai Parit itu, lahan terbakar di lokasi pertama satu hektare, di lokasi kedua seluas dua hektare dan lokasi ketiga dua hektare," jelas Nurlaila.

Untuk penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Penajam Paser Utara lanjut ia, dilakukan BPBD bersama tim gabungan terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan instansi terkait, serta warga sekitar.

Masyarakat dan perusahaan diminta ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran apalagi tidak diawasi, sebab dampaknya cukup luas termasuk merusak ekosistem hewan di sekitar.

"Setiap perusahaan juga diminta jangan hanya melindungi wilayahnya saja, tetapi harus berpartisipasi membantu melindungi masyarakat saat terjadi bencana," kata Nurlaila. (OL-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More