Rabu 05 Februari 2020, 09:05 WIB

Naskah Akademik sudah di DPR

Rif/P-1 | Politik dan Hukum
Naskah Akademik sudah di DPR

MI/M IRFAN
Menteri Kominfo Johnny G Plate (tengah) berbicara kepada jurnalis disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel

 

PIMPINAN DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan dilakukan di Komisi I.

Menurut Plate, sudah seharusnya Indonesia memiliki UU PDP untuk melindungi data pribadi warga negara indonesia. "Undang-undang ini sudah waktunya kita miliki karena kita sebetulnya mengejar dengan waktu," ujar Johnny.

Johnny mengatakan bahwa naskah akademik RUU Perlindungan Data Pribadi ini sudah diserahkan kepada pimpinan DPR kemarin. Ia mengingatkan agar jangan sampai pembahasan RUU PDP nanti didahului oleh hoaks dan disinformasi yang berkembang di masyarakat.

"Itu sebabnya lebih baik menunggu dan mengacu pada proses politik yang ada di DPR RI karena telah disepakati bahwa pembahasan RUU PDP itu akan dilakukan dengan mekanisme rapat terbuka dan transparan. Rapat-rapat dengar pendapat akan kita lakukan, naskah akademiknya juga sudah disiapkan dan sudah disampaikan sehingga tidak ada informasi bias yang justru merugikan kita," imbuh Johnny.

Nantinya ruang lingkup UU PDP direncanakan terdiri atas 15 bab dan 72 pasal sehingga UU itu akan sangat spesifik. Ada 3 faktor yang akan menjadi perhatian utama Kominfo. Pertama, kedaulatan data sekaligus terkait dengan security dan keamanan negara.

Kedua perlindungan terhadap pemilik data dalam rangka menyampaikan datanya, mengupdate datanya, menyempurnakan datanya, serta menghapus datanya. Ketiga terkait penggunan data bagaimana data yang diterima akurat tervalidasi dan saat dibutuhkan itu tersedia.

Ketua DPR Puan Maharani siap bersinergi dengan pemerintah untuk dapat menyelesaikan RUU PDP tersebut. "DPR siap untuk membahas bersama dengan pemerintah, jangan sampai tidak ada sinergi antara pemerintah dan DPR dalam hal ini," ucap Puan.

Ia juga menyepakati bahwa RUU itu harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif bagi publik. (Rif/P-1)

Baca Juga

Dok. Metrotv

Tokoh Papua Puji Pemerintah soal Intan Jaya

👤Ant/Medcom.id/P-1 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 05:59 WIB
Pendekatan pembangunan terhadap manusia itu jauh lebih penting sehingga apa yang dilakukan TGPF adalah bagian dari pintu masuk untuk...
Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

KPK Tagih Perpres Supervisi Kasus Korupsi

👤Dhk/Ant/P-1 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 05:54 WIB
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan perpres akan mengatur soal tahapan pengambilalihan penanganan kasus korupsi. Ghufron...
Medcom.id

Eks Danjen Kopassus Diperiksa demi Hukum

👤Ant/Medcom.id/P-1 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 05:49 WIB
Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko meminta kepastian hukum terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Soenarko menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya