Rabu 05 Februari 2020, 05:40 WIB

Kurangi Impor Obat Erick Bentuk BUMN Farmasi

MI | Ekonomi
Kurangi Impor Obat Erick Bentuk BUMN Farmasi

ANTARA
Menteri BUMN Erick Thohir

 

MENTERI BUMN Erick Thohir membentuk subholding BUMN farmasi dalam rangka menciptakan ketahanan kesehatan dan mengurangi impor obat-obatan.

"Subholding BUMN farmasi baru terbentuk periode Kabinet Indonesia Maju sekarang. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa kementerian berhasil membuat subholding," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.

Arya mengatakan subholding BUMN farmasi tersebut terdiri atas Kimia Farma dan Indofarma dengan Bio Farma sebagai induknya. Subholding BUMN farmasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 862/KMK.06/2019 dan resmi berdiri pada 31 Januari 2020.

Arya menyampaikan bahwa penyertaan saham-saham BUMN subholding farmasi ini sudah dapat dirampungkan.

Sebenarnya industri farmasi ini, lanjut dia, memiliki prospek yang sangat besar. Industri kesehatan dunia nilainya mencapai US$7,6 triliun. Kemudian hebatnya lagi pertumbuhan biaya kesehatan negara hampir selalu dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

"Dengan adanya subholding farmasi ini, pertama, menciptakan ketahanan kesehatan atau health security dalam ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan kesinambungan," kata Arya.

Kedua, membangun ekosistem kesehatan nasional yang inklusif, mandiri, dan efisien. Subholding BUMN farmasi ini diharapkan dapat menjadi perusahaan kelas dunia.

"Dengan adanya subholding BUMN farmasi ini diharapkan dapat terbangun kemandirian obat dan alat-alat kesehatan yang hingga saat ini masih didominasi impor," ujar Arya.

Sebelum menjadi subholding, induk usaha BUMN farmasi direncanakan menjadi kelompok usaha yang dipimpin Bio Farma dengan anggota PT Kimia Farma Persero Tbk dan PT Indofarma Tbk. (Ant/Van/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More