Selasa 04 Februari 2020, 20:50 WIB

Saksi Ahli: Pembuktian Judi Online Harus Gunakan Forensik Digital

Selamat Saragih | Megapolitan
Saksi Ahli: Pembuktian Judi Online Harus Gunakan Forensik Digital

MI/Selamat Saragih
Suasana sidang lanjutan kasus perjudian online di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (4/2)

 

SAKSI ahli Dwi Seno Widjanarko yang dihadirkan pada persidangan lanjutan kasus perjudian online di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (4/2) menyatakan, pembuktian perjudiaan online wajib dilakukan menggunakan sistem online atau digital forensik. Maka pembuktian dakwaan perjudiaan online dilakukan harusnya bisa secara konvensional seperti judi koprok, gaple, remi, dan lain-lainnya.

"Dakwaannya juga harus bisa dibuktikan ada uangnya, ada bandarnya, dan pemainnya. Kalau tidak bisa dibuktikan secara asli, maka sesuai KUHP Pasal 81 harus diabaikan," ujar Dwi Seno Widjanarko, ahli hukum pidana dan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut.

Sidang yang digelar di lantai lll PN Jakut, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, itu sempat memanas karena salah satu saksi ahli Arbijoto membentak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Frederik Aldhar.

Arbijoto yang mantan Hakim Agung itu tidak berkenan dengan pertanyaan JPU Frederik Aldhar terkait pendapatnya tentang pembuktian terhadap terdakwa perjudian online.

Seno Widjanarko mengatakan, sesuai dengan UU No 11/2008 dakwaan perjudiaan harus ada uang yang dipergunakan buat judi/dipertaruhkan, ada bandarnya dan ada pula pemainnya.

Menurut Seno Widjanarko, kasus ini adalah Lex spesialis derogat legijenerale. "Sesuatu hukum yang khusus harus mengesampingkan hukum yang umum. Artinya UU tentang Perjudiaan Konvensional tidak bisa diterapkan.pada perjudian online. Pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 tentang Perjudian Online bukan pasal 303 KUHP," kata Seno Widjanarko, Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Trisakti ini.

Kuasa hukum empat terdakwa perjudian online, Alvin Lim didampingi pengacara LQ Lawfirm Tandry Laksana menanyakan, " Apakah dakwaan penjualan rekening tabungan di Bank BCA dalam BAP yang dipalsukan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana," ungkap Alvin Lim.

Seno Widjanarko balik menanyakan, "Apakah rekening tabungan itu legal atau ilegal?. Kalau rekening tabungan itu legal, maka bukan sebagai pelanggaran pidana. Tetapi harus dibuktikan secara lengkap," kata Seno

Jaksa Frederik Aldhar menyatakan, rekening tabungan di Bank BCA milik para terdakwa digunakan untuk menampung uang hasil perjudian.

Sidang dilanjutkan pada Selasa (18/2) dengan agenda pemeriksaan empat terdakwa. (Ssr)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More