Rabu 05 Februari 2020, 00:30 WIB

Demokrat Desak Senat Jatuhkan Hukuman pada Donald Trump

(AFP/Nur/I-1) | Internasional
Demokrat Desak Senat Jatuhkan Hukuman pada Donald Trump

(Photo by HO / US Senate TV / AFP)
manajer impeachment House Rep. Adam Schiff (D-CA) selama persidangan impeachment di Kamar Senat di US Capitol pada 3 Februari 2020

 

JAKSA penuntut pemakzulan Donald Trump dari Partai Demokrat, Adam Schiff, dengan berapi-api menutup rangkaian argumennya, Senin (3/2), dengan keyakinan bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaan.

"Anda tidak bisa mempercayai Presiden (Donald Trump) ini untuk melakukan hal yang benar.

"Dia tidak akan berubah dan Anda mengetahui itu," sambungnya kepada 100 anggota Senat yang akan menentukan nasib Trump.

Sebagai informasi, Senat akan memutuskan nasib Presiden Donald Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi kerja Kongres. Senat akan memberikan suara pada Rabu pukul 16.00 waktu setempat

Partai Republik memiliki 53 kursi di Senat, sedangkan Partai Demokrat hanya memiliki 47 kursi. Untuk melengserkan Trump, dibutuhkan dua per tiga atau 67 senator.

Schiff menambahkan, sejarah tidak akan berbaik hati kepada Donald Trump. Untuk itu, ia mengajak para senator untuk mendukungnya.

Anggota dewan dari California ini menyebut 100 senator yang akan memutuskan nasib Trump telah mendapat 'obat penyembuh' yang diberikan oleh para pendiri negara.

"Sekarang tegakkan keadilan dan memvonisnya," ucap Adam Schiff lagi.

Menolak tuduhan

Pengacara Gedung Putih menolak dengan tegas argumen bahwa Trump harus dicopot dari jabatannya oleh Senat karena tuduhan yang ditujukan kepadanya.

"Presiden tidak melakukan kesalahan," kata penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, yang juga menyebut pemakzulan oleh dewan yang dipimpin kubu Demokrat 'murni partisan dan politis'.

Pengacara Trump, Jay Sekulow, mengatakan bahwa pemakzulan terhadap Trump itu ialah 'gegabah'. Ia pun mendesak Senat untuk membebaskan Trump dari tuduhannya. "Penentang Presiden tidak menyukai Presiden dan mereka tidak menyukai kebijakannya," ucap Sekulow.

Proses pemakzulan Trump dimulai 18 Desember 2019 oleh DPR AS. Dia diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan cara sengaja menahan bantuan pertahanan untuk Ukraina sebesar US$391 juta pada Juli hingga September 2019.

Trump juga dituduh menghalangi Kongres dengan tidak memberikan akses dokumen kepada panitia khusus. Ia memerintahkan orang-orang yang dipanggil DPR untuk tidak hadir.

Trump ialah presiden AS ketiga yang menjalani proses pemakzulan setelah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1999). Namun, seperti dua pendahulunya, tampaknya Trump tidak akan sampai dilengserkan karena kubu mayoritas di Senat sepertinya akan berpihak kepadanya. (AFP/Nur/I-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More