Senin 03 Februari 2020, 22:40 WIB

DPRD: Proyek LRT Fase 2 Dibatalkan Karena Minim Perencanaan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD: Proyek LRT Fase 2 Dibatalkan Karena Minim Perencanaan

MI/ Pius Erlangga
Penumpang menggunakan moda transportasi Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) jurusan Stasiun Velodrome Rawamangun menuju Stasiun Pegangsaan 2

 

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak mengungkapkan jalur LRT fase 2 koridor timur-barat dengan rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya proyek LRT tersebut berbentutan dengan proyek MRT fase III rute Kalideres-Ujung Menteng yang merupakan bagian dari koridor Timur-Barat (East-West) dari Balaraja hingga Cikarang.

"LRT Fase 2 ini tidak sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Lalu tidak ada nomenklatur dan tidak sesuai dengan kebijakan MRT dari pusat. Ini pengajuan yang asal-asalan tanpa perencanaan matang dan kajian aturan yang ada," jelas Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (3/2).

Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan fatal. Gilbert mempertanyakan bagaimana bisa perencanaan proyek LRT fase 2 itu tanpa RDTR dan nomenklatur. Lebih lanjut Gilbert mengatakan surat pembatalan sudah ditandatangani oleh Kemendagri, yang menyatakan tidak ada nomenklatur. Gilbert menegaskan pembatalan dari pusat itu wajib dilakukan oleh pihak LRT.

"Wajib (diikuti) karena menyangkut daerah yang luas. (Pengerjaan) MRT kan oleh Pusat. Kalau baca Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) kan Jokowi yang tanda tangan," kata Gilbert.

"Semuanya mengintegrasikan ke situ. Bukan kemudian main bikin ini seakan-akan tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Semua mesti terintegrasi dengan satu wadah yakni RITJ," sambungnya.

Gilbert menyebut pihak Gubernur Anies Baswedan telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029. Perpres ini ditandatangani pada 20 Juli 2018.

Dalam perpes itu mengatakan sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

"Mereka menentang Perpres itu karena pembangunan LRT Fase 2a Pulo gadung - kebayoran lama tidak sesuai dengan RTRW dan tidak ada nomenklatur. Kami sarankan dikaji ulang, rencana pembangunan LRT itu dibikin sesuai nomenklatur," tandas Gilbert.

Pihak LRT Jakarta pun tidak banyak berkomentar saat diminta konfirmasi.

"Fase itu yang propose PT Pembangunan Jaya, saya belum update karena bukan Jakpro," kata General Manager Corporate Secretary LRT Jakarta Arnold Kindangen saat dihubungi Media Indonesia. (Ins)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More