Senin 03 Februari 2020, 21:36 WIB

Ojek Online Pemicu Inflasi Sumatra Barat

Yose Hendra | Nusantara
Ojek Online Pemicu Inflasi Sumatra Barat

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
ilustrasi : Sejumlah pengemudi ojek online menunggu penumpang (Mangkal) di depan Stasiun Palmerah, Jakarta.

 

KENAIKAN tarif ojek online menjadi salah satu pemicu inflasi di Sumatra Barat, selain cabai merah dan bawang merah. Acuan inflasi di Sumatra Barat adalah dua kota, yakni Kota Padang dan Bukittinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat (Sumbar) Pitono menyebutkan, ini pertama kalinya tarif ojek online ikut memicu inflasi, karena biasanya hanya cabai merah, bawang merah, telur ayam ras. "Kembali cabai merah mempengaruhi inflasi Sumbar, karena memang konsumsi cabai orang Sumbar juga tinggi. Juga tarif kendaraan roda dua online," katanya, Senin (3/2).

Data BPS mencatat, cabai merah mengalami kenaikan harga 18,45 persen dari bulan lalu dan berkontribusi 0,21 persen terhadap laju inflasi Kota Padang. Sedangkan Di Bukittinggi naik 2,97 persen dengan kontribusi terhadap inflasi 0,04 persen.

Kemudian, bawang merah naik 15,94 persen di Padang dan 22,06 persen di Bukittinggi, tarif ojol naik paling tinggi di Padang yang mencapai 29,7 persen dengan kontribusi terhadap inflasi 0,06 persen.

Selanjutnya, rokok kretek naik 3,27 persen di Padang dan 1,42 persen di Bukittinggi. Telur ayam ras naik 3,44 persen di Bukittinggi, udang basah meningkat 24,39 persen di Padang.

Dengan begitu, sepanjang awal tahun ini atau per Januari 2020, inflasi Kota Padang tercatat 0,65 persen dan Bukittinggi 0,25 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, inflasi Kota Padang sebesar 2,40 persen dan Bukittinggi 2,03 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia Sumbar memperkirakan laju inflasi Sumbar tahun ini lebih stabil pada angka 3 persen plus minus 1 persen. "Perkiraan kami inflasi Sumbar tahun ini cukup stabil di kisaran 3 persen plus minus 1 persen," ujar Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama A. (OL-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More