Senin 03 Februari 2020, 22:55 WIB

DKI Minta Pusat Tambah Insentif Bus Listrik

DKI Minta Pusat Tambah Insentif Bus Listrik

ANTARA
Bus Listrik

 

DINAS Perhubungan DKI Jakarta berencana mengoperasikan 100 unit bus listrik bertipe besar tahun ini. Namun, permasalahan terletak pada mahalnya harga unit bus hingga bea masuk membayangi operator yang akan melakukan pengadaan bus.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo pun meminta pemerintah pusat memberikan insentif keringanan bea masuk beserta komponen lainnya.

Adanya keringanan pajak barang mewah yakni PPnBM yang dinolkan sesuai Peraturan Pemerintah No 78/2019 menurutnya tidak cukup untuk membuat harga kendaraan listrik khususnya bus untuk transportasi umum menjadi terjangkau.

“PP itu belum cukup karena bea masuknya sendiri masih sangat tinggi yakni 40% sampai 50%. Perlu upaya keras dari kita semua untuk dilakukan pengurangan terhadap beberapa komponen pajak yang itu juga menjadi komponen harga investasi,” kata Syafrin dalam diskusi Dewan Transportasi Kota Jakarta bertema ‘Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Tenaga Listrik’ di Jakarta, Senin (3/2).

Syafrin menjelaskan dengan adanya keringanan itu akan membuat operator tertarik dan tidak merasa sulit untuk berinvestasi ke kendaraan listrik.

Jika harga pengadaan bus listrik bisa terjangkau, hal itu disebut juga berpengaruh pada penentuan tarif sewa jasa operator yang selama ini dilakukan dengan skema ‘buy the service’ dan ujungnya akan membuat anggaran subsidi tarif membengkak.

“Karena dalam menghitung tarif kita tidak hanya mempertimbangkan ‘ability to pay’ dan ‘willingness to pay’ masyarakat. Tapi juga harus dipertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah. Saya harap nantinya harga bus listrik bisa bersaing dengan bus berbahan bakar minyak,” ujarnya.


Evaluasi kemacetan

Sementara itu, tingkat kemacetan Jakarta mengalami stagnansi sejak tahun lalu. Dari riset yang dilakukan lembaga riset teknologi dan trasnportasi asal Belanda, Tomtom, tingkat kemacetan Jakarta tetap berada pada 53% meski peringkat Jakarta sebagai kota termacet nomor tujuh dunia pada tahun lalu ke nomor 10 tahun ini.

Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan menyebut riset yang dilakukan oleh Tomtom tersebut lebih menyeluruh dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Dishub DKI.

Dishub DKI menyebut tingkat kemacetan turun pasca perluasan ganjil genap pada 9 September 2019 lalu. Dishub DKI pun menyebut tingkat volume kendaraan turun hingga 28% akibat kebijakan itu.

“Saya kira Dishub DKI perlu mengambil hasil riset ini sebagai suatu masukan yang positif. Dishub DKI juga perlu mengambil evaluasi menyeluruh terhadap kemacetan yang ada di Jakarta,” ungkap Manuara.

Menurutnya, menurunnya tingkat volume kendaraan setelah diberlakukannya perluasan ganjil genap adalah fakta. Namun, hal itu hanya berlaku di ruas jalan yang terkena pembatasan dan di jam berlakunya pembatasan.

Ia pun berpendapat upaya seperti memperbanyak angkutan umum dan integrasi hingga adanya angkutan massal harus dibahas lebih jauh untuk evaluasi ke depan.

“Jadi saya kira tidak bisa melihat hanya satu fakta saja. Kita juga harus melihat fakta bahwa di luar jalan yang dikenakan pembatasan itu masih macet,” tukasnya. (Put/Ins/J-1)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More