Senin 03 Februari 2020, 22:30 WIB

Pelaporan Mendag, Pembuktian Kabinet Bersih

Pelaporan Mendag, Pembuktian Kabinet Bersih

MI/Andry Widyanto
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

 

KUASA Hukum Yulius Isyudianto, Husdi Herman, yang melaporkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ke Bareskrim Polri, mengatakan pihaknya terus menagih janji Agus yang akan memberikan Rp500 miliar sebagai bentuk uang perdamaian.

Menurut Husdi, proses tagih janji tersebut sudah dilakukan sejak 2014, setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Artinya, Yulius sudah menagih uang tersebut jauh sebelum Agus menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak Oktober 2019.

Menurut Husdi, pelaporan pihaknya merupakan momen pembuktian Kabinet yang dinakhkodai Presiden Joko Widodo bersih.

“Inilah momen untuk menagih janji karena beliau saya yakinkan sebagai pembantu presiden harus memberikan contoh yang baik dan bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Jangan mencoreng kabinet Pak Jokowi, karena kabinet ini saya yakin kabinet bersih, kredibel, bisa dipercaya,” kata Husdi kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Mendag Agus Suparmanto saat dikonfirmasi wartawan memilih bungkam usai inspeksi mendadak bersama Menteri Pertanian di Pasar Senen, Senin (3/2).

Namun pengacara Agus, Petrus Bala Pattyona, mengatakan laporan yang dibuat Yulius tanpa dasar dan bukti. Bahkan, Petrus menyebut laporan tersebut hanya sensasi saja.

“Kasus ini pernah dilaporkan tahun 2015 namun sudah di-SP3 (dihentikan) dan tidak berlanjut. Setelah klien saya jadi menteri baru lah digoreng-goreng,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, kliennya siap menghadapi laporan yang dibuat oleh Yulius. Namun, lanjutnya, karena saat ini Bareskrim sedang melakukan klarifikasi, belum dapat menjelaskan secara rinci. “Saya sudah lakukan somasi dua kali ke pelapor melalui pengacaranya, namun tak ada tanggapan,” tandasnya.

Diketahui, Yulius melaporkan mantan rekan bisnisnya, yakni Agus, Juandy Tanumiharja, dan Miming Leonardo atas dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP, Penggelapan UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 372 KUHP.

Laporan tersebut dibuat pada Rabu (8/1) lalu dengan nomor LP/B/0016/2020BARESKRIM. (Tri/Van/J-1)

 

Baca Juga

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Wabah Covid-19, Dinas Bina Marga DKI Terapkan Protokol Kesehatan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 08 April 2020, 09:48 WIB
Dalam SE yang ditujukan pada penyedia jasa konstruksi itu, Hari menegaskan protokol kesehatan harus diterapkan di semua sektor...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPRD akan Bahas Pertanggunjawaban APBD 2019 Bareng Anies

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 08 April 2020, 09:29 WIB
Adanya jarak interaksi sesama anggota dewan juga bakal diterapkan. Taufik mengatakan, yang hadir dalam paripurna tak boleh lebih dari 40...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Disnaker Buka Kembali Pendaftaran Pekerja Terdampak Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 08 April 2020, 08:39 WIB
Bagi para pekerja yang terdampak, Dinasker akan mendata untuk masuk ke dalam penerima program bantuan Kartu Prakerja dari pemerintah pusat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya