Senin 03 Februari 2020, 18:35 WIB

Indonesia Terancam Resesi, Menko Ailrlangga : Masih Jauh

M Ilham Ramadhan | Ekonomi
Indonesia Terancam Resesi, Menko Ailrlangga : Masih Jauh

Antara Foto/ Dhemas Reviyanto
Para Pembicara Seminar Nasional Membangun Optimisme dan Peluang yang diselenggarakan Jurnalisme Profesional (Jprof)

 


Ekonomi dunia masih dibayangi tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia terus menerus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020.


Hal ini memicu kekhawatiran akan terjerambabnya banyak negara ke jurang resesi. Lalu bagaimana dengan ekonomi Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini jauh dari resesi. Pernyataannya itu dikuatkan dari hasil pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hampir seluruh perwakilan negara yang hadir di sana merasa optimis atas perkembangan perekonomian di negara masing-masing, tak terkecuali Indonesia.

"Amerika masih positif, kemudian juga di Eropa dan ketegangan yang terjadi di middle east tidak sedalam yang dipekrirakan. Kalau kita lihat secara keseluruhan negara maju masih tumbuh dan negara berkembang tumbuh di atas perekonomian dunia," ujar Airlangga dalam seminar nasional bertajuk 'Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian' di Wisma Antara, Jakarta, Senin (3/2).

Hal yang menarik, imbuh dia, ialah negara-negara di Asean dikatakan sebagai wilayah yang mempertahankan multilateralisme. Selain itu, beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan Indonesia relatif memliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil.

"Asean dinilai bisa stabil karena Indonesia sangat  humble sebagai market besar dan sangat toleran sehingga bisa menjaga situasi di Asean. Sehingga Asean tentu menjadi daerah yang menjadi perhatian di seluruh wilyah dan tentu mereka juga berharap bisa meningkatkan perdagangan dengan negara di Asean," jelas Airlangga.
Terlebih saat ini Indonesia tengah mengupayakan transformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dalam negeri dan daya saing melalui penyederhanaan regulasi di berbagai sektor.

Sekarang, kata Airlangga, merupakan waktu yang tepat untuk melakukan transformasi ekonomi. Pasalnya hal itu terakhir dilakukan pada 1998 pascakrisis moneter.
"Pasca-ferorm tersebut, itu belum ada lagi reformasi struktural. Oleh karena itu di periode Presiden Joko Widodo kedua ini, yang pertama dilakukan transformasi ekonomi melalui ombibus law," tutur Airlangga.

Transformasi yang kali ini dilakukan pemerintah difokuskan untuk memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional. Peningkatan industri berbasis ekspor dan mengoptimalkan hilirisasi akan jadi tujuan utama dari transformasi itu. Penerapan B30 misalnya, dilakukan untuk memuluskan geliat industri kelapa sawit. Selain itu, dengan penggunaan B30 konsumsi bahan bakar minyak akan berkurang dan meminimalisasikan jejak karbon.

Selain itu, pemerintah juga mendorong gasifikasi batu bara, yang ditujukan pada peningkatan produksi dimetil eter. Dimetil eter dimaksudkan sebagai substitusi elpiji yang biaya subsidinya kian membengkak.

Terkait hilirisasi, pemerintah akan mengoptimalkan bauksit untuk diekspor. "Bauksit di Riau itu kemarin bahan bakunya yang kualitas utama sudah hampir habis karena diekspor dan nilainya sangat rendah yaitu US$30-40 per ton," imbuhnya.


"Kalau dia diubah jadi alumina, kapasitasnya akan mencapai 1 juta ton. Jadi itu nilai tambahnya sekitar US$1.900 per ton. Rasionya 2,5 ton bauksit jadi 1 ton alumina. Investasi yang dilakukan di Bintan dan di Kalimantan Barat akan berproduksi tahun ini," jelasnya.

Menyoal proyek strategis nasional (PSN) yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dari 223 proyek diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp4.183 triliun, vila itu terpenuhi, impian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% bisa terlampaui. "Untuk kita mendorong perekonomian rerata 6% kita butuh investasi sebesar 7% atau setara Rp2.300 triliun. Jadi pengembangan PSN atau kerja sama privat dan pemerintah itu diperlukan," pungkas Airlangga. (Mir/E-)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More