Minggu 02 Februari 2020, 18:00 WIB

Perludem: Manajemen Pemilu Harus Diperbaiki

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Perludem: Manajemen Pemilu Harus Diperbaiki

ANTARA
Pekerja melakukan penyortiran surat suara di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Malang, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

 

HASIL penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan adanya sejumlah problem manajemen pelaksanaan Pemilu yang mendesak untuk diperbaiki. Tidak efektifnya manajemen penyelenggaraan ini membuat Pemilu di Indonesia menjadi bersifat unmanagable secara sistemik.

“Karena itu, Perludem mengusulkan agar revisi UU Pemilu harus memperbaiki desain penyelenggaraan Pemilu dengan membaginya menjadi Pemilu serentak nasional (Pilpres, DPR, san DPD) dan pemilu serentak lokal (Pilkada bersama dengan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota),” kata Peneliti Perludem Heroik Mutaqien di Jakarta, Minggu (2/2).

Baca juga: Gus Sholah Dikabarkan Kritis

Ia merujuk pelaksanaan Pemilu 2019 yang menggabungkan Pemilu nasional dan lokal ternyata menyebabkan pecahnya konsentrasi kepentingan nasional dan lokal. Masyarakat pemilih ternyata lebih fokus memikirkan calon dari nasional ketimbang lokal. 

“Akibatnya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena kurang perhatian dengan calon di level lokal,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menambahkan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu setidaknya tidak memenuhi syarat adanya pemilu yang adil bagi masyarakat. Menurut Titi, banyaknya surat suara yang harus dicoblos menyebabkan masyarakat kesulitan menentukan pilihan mereka. 

“Dan yang tidak kalah parahnya ternyata hasilnya tidak cepat diumumkan. Akibatnya banyak spekulasi dan teori konspirasi yang muncul di masyarakat,” paparnya.

Pengamat politik LIPI, Moch Nurhasim, menambahkan adanya kegagalan logika dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2019, terutama dalam menyikapi banyaknya petugas lapangan yang meninggal usai pencoblosan suara. Baginya, logika yang menyebutkan hanya 0,008% yang meninggal merupakan cara pandang KPU dalam menangkap kegagalan Pemilu 2019. 

“Padahal hal itu menunjukkan tidak adanya skema emergency dalam penyelenggaraan Pemilu. Apalagi ternyata tidak ada asuransi bagi korban,” ujarnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 01 April 2020, 23:33 WIB
Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi...
Dok MI

Perppu Harus Akomodasi Anggaran Penundaan Pilkada

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 01 April 2020, 22:57 WIB
Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 sejumlah daerah sempat mengalami kekurangan anggaran. Bahkan ada daerah yang terlambat...
Antaranews.com

90 Menit ke Depan, Indonesia Tutup Pintu bagi WNA

👤Antara 🕔Rabu 01 April 2020, 22:31 WIB
Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya