Sabtu 01 Februari 2020, 09:10 WIB

Bawaslu Awasi Ketat Potensi Mobilisasi ASN di Pilkada

Cah/P-2 | Politik dan Hukum
Bawaslu Awasi Ketat Potensi  Mobilisasi ASN di Pilkada

MI/PIUS ERLANGGA
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kanan) bersama dengan Ketua Abhan (tengah) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengantisipasi mutasi jabatan dengan tujuan suksesi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020. Pasalnya, diperkirakan, terdapat 230 dari 270 daerah yang akan menggelar kontestasi dengan diikuti calon petahana.

“Bawaslu sudah dua kali mengirimkan surat edaran ke 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020. Itu guna menekan potensi mobilisasi ASN untuk kepentingan pilkada,” kata anggota Bawaslu Mochammad Affifuddin, di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Hadir pula Ketua Bawaslu Abhan serta tiga anggotanya yakni Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar.

Menurut dia, Bawaslu berupaya menekan potensi mobilisasi ASN oleh kepala daerah yang hendak kembali mencalonkan diri. Jelas mobilisasi aparatur negara merupakan batu sandungan yang bisa menurunkan mutu pesta demokrasi.

Affifuddin mengungkapkan Bawaslu dan Kemendagri akan memastikan tidak ada mutasi atau rotasi pejabat di tingkat manapun enam bulan sebelum hari pencoblosan atau sejak 8 Januari lalu.

Lewat koordinasi itu, lanjut Affifuddin, Bawaslu lebih kuat me­nindaklanjuti bila terjadi temuan pelanggaran ketentuan tersebut. “Dari 270 daerah yang kami surati, marak mutasi di tanggal 7 Januari, yakni sebanyak 222,” katanya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan pencegahan dan pengawasan masih menjadi kegiatan utama Bawaslu. Landasannya,  pilkada 2018 dan sebelumnya yang banyak ditemukan pelanggaran netralitas ASN.

“Maka kita akan workshop untuk mengumpulkan semua kepala daerah guna menyamakan persepsi mengenai regulasi menyangkut larangan mutasi ini, Pasal 71 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.”

Ketentuan itu, kata Ratna, telah diperkuat melalui Surat Edaran dari Mendagri RI No 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini. Bila terjadi kekosongan jabatan, gubernur, bupati, dan wali kota menunjuk pejabat pelaksana tugas. (Cah/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More