Sabtu 01 Februari 2020, 09:30 WIB

Trump Cabut Pembatasan Ranjau Darat

Basuki Eka Purnama | Internasional
Trump Cabut Pembatasan Ranjau Darat

AFP/Nhac NGUYEN
Lokasi situs ranjau darat di Distrik Trieu Phong, Provinsi Quang Tri yang dipenuhi ranjau darat dari Perang Vietnam yang lalu.

 

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (31/1), mencabut pembatasna untuk ranjau darat dengan alasan teknologi baru membuat alat peledak itu aman.

Keputusan itu memicu kemarahan aktivis yang menuntut dihapuskannya alat peledak yang telah membuat cacat ribuan warga sipil setiap tahunnya.

Trump membatalkan kebijakan pendahulunya, Barack Obama, dengan memberikan lampu hijau untuk generasi baru ranjau darat yang bisa dimatikan atau diledakkan dari jarak jauh.

"Departemen Pertahanan AS memutuskan bahwa pembatasan yang diberlakukan bagi militer AS oleh pemerintaha Obama menyebabkan militer AS dirugikan dalam konflik di luar negeri," ujar Gedung Putih dalam sebuah pernyataan resmi.

"Presiden Trump tidak mau menerima risiko ini bagi militer kita. Presiden Trump tengah membangun kekuatan militer yang lebih hebat dari sebelum-sebelumnya," imbuh pemerintah AS itu.

Baca juga: AS Batasi Pelancong dari Nigeria dan Lima Negara Lain

Obama, pada 2014, melarang penggunaan ranjau darat dengan pengecualian diharuskan seperti di Semenajung Korea dengan ranjai darat dipasang di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Obama memerintahkan seluruh ranjau darat yang tidak digunakan untuk melindungi Korea Selatan dihancurkan dan tidak akan bekerja sama dengan negara lain untuk memproduksi ranjau darat.

Gedung Putih mengatakan, kini, militer AS bisa menggunakan ranjau darat di berbagai penjuru dunia jika diperlukan.

Handicap International, lembaga yang mengurusi mereka yang menjadi cacat akibat konflik mengaku muak dengan keputusan Trump.

"Keputusan Trump itu adalah hukuman mati bagi warga sipil. Ada aksi pernag yang di luar kewajaran dan ranjau darat adalah salah satu dari itu," tegas Direkur Handicap International Anne Hery. (AFP/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More