Jumat 31 Januari 2020, 17:25 WIB

20 Provinsi Komitmen Hentikan Perkawinan Anak

Ihfa Firdausya | Humaniora
20 Provinsi Komitmen Hentikan Perkawinan Anak

MI/Ihfa Firdausya
Sejumlah perwakilan dari 20 provinsi di Indonesia membacakan komitmen Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta.

 

SEBANYAK 20 provinsi menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Puluhan provinsi tersebut memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia

Perwakilan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghentikan perkawinan anak. Adapun 20 provinsi meliputi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua.

"Kami berkomitmen memutus rantai perkawinan anak. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa. Mari bersama wujudkan impian mereka. Anak Indonesia berkualitas, menuju Indonesia layak anak tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045," bunyi petikan pernyataan yang dibacakan perwakilan daerah di Jakarta, Jum'at (31/1).

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Leny Rosalin, menyebut Indonesia menduduki urutan tertinggi ketujuh di dunia dan kedua tertinggi di Asean untuk perkawinan anak. Menurutnya, penandatanganan pakta tersebut merupakan salah satu upaya menyamakan pandangan, menyatukan arah dan menyinergikan kebijakan program terkait. Sehingga, seluruh pemangku kepentingan bersatu untuk mencegah perkawinan anak.

Baca juga: Penghapusan Perkawinan Anak Harus dari Segala Sisi

"Praktik perkawinan anak membawa dampak buruk. Baik dari sisi kesehatan, psikis, sosial, maupun ekonomi. Perkawinan anak juga akan menghambat Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan," tegas Leny.

Leny berharap dengan pakta integritas tersebut, 20 provinsi segera menyusun rencana aksi daerah. "Serta, menjadikan hal ini bagian dari indikator kinerja utama kepala daerah. Memastikan ketersediaan anggaran untuk melakukannya di daerah tersebut," jelasnya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih, menuturkan pihaknya telah memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah terkait perlindungan anak.

"Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk berkomitmen. Bahwa, perencanaan dan penganggaran daerah tolong difokuskan ke penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Sri.

"Mungkin salah satunya juga terkait dengan pengurangan angka pernikahan pada anak," imbuhnya.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, berharap komitmen 20 provinsi tidak sekadar seremonial, namun juga harus disertai implementasi. Dia menegaskan banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga masyarakat untuk mencegah perkawinan anak.

"RPJM 2020-2024 menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Indonesia layak anak pada 2030. Dalam RPJM, Presiden menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74 pada akhir 2024," kata Bintang.(OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More