Jumat 31 Januari 2020, 11:23 WIB

Bawaslu Cianjur Awasi ASN Mencalonkan Diri pada Pilkada

Benny Bas | Nusantara
Bawaslu Cianjur Awasi ASN Mencalonkan Diri pada Pilkada

MI/Benny Bastiandy
Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur.

 

SEGELINTIR aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, santer dikabarkan bakal mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Bahkan ada yang sudah ikut mendaftarkan diri ke parpol untuk mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur pun mengintensifkan pengawasan terhadap ASN yang kemungkinan bakal maju pada kontestasi Pilkada nanti. Pasalnya, pada Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, aturannya sudah jelas, seorang ASN aktif dilarang beraktivitas politik.

"Ada dua rule (aturan) yang mengatur soal ASN. Pada UU ASN disebutkan, seorang ASN tidak boleh beraktivitas politik kecuali ia mengundurkan diri. Kedua diatur UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyebutkan pengunduran diri ASN dilakukan saat ia mendaftarkan diri ke KPU. Ini ada dua aturan berbeda," terang Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, kepada Media Indonesia, Jumat (31/1).

Benang merah dari aturan tersebut, jelas Hadi, arahnya lebih ke kepatutan. Meskipun proses pengunduran diri ASN yang akan mencalonkan pada Pilkada dilakukan saat pendaftaran ke KPU, tetapi sejatinya secara kepatutan dan kepatuhan mereka sudah tidak boleh beraktivitas politik dari sekarang.

"Apalagi kalau ada yang sudah mendeklarasikan diri, harus mengedepankan kepatutan," tegas Hadi.

Selain ASN, kata Hadi, yang dilarang beraktivitas politik adalah anggota TNI dan Polri aktif. Kalaupun mereka terlibat politik praktis, sebut Hadi, tentu harus menanggalkan statusnya sebagai TNI/Polri aktif dengan cara mengundurkan diri.

"Ada undang-undang yang lebih spesifik mengatur TNI dan Polri. Mereka tidak boleh beraktivitas politik selama statusnya sebagai TNI dan Polri masih melekat," tuturnya.

Hal sama berlaku juga bagi anggota DPRD yang bakal mencalonkan pada Pilkada. Mereka harus mengurusi pengunduran dirinya dari legislatif saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon ke KPU.

"Kalau anggota Dewan tidak boleh cuti, tapi sama harus mengundurkan diri.Terkecuali bagi petahana, sifatnya cuti sejak ditetapkan sebagai pasangan calon," tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Thoyib, mengatakan hingga saat ini belum ada ASN di lingkungan Pemkab Cianjur yang mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon Bupati ataupun Wakil Bupati. Sesuai aturan, kata Budi, proses pengunduran diri ASN dilakukan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Cianjur.

"Saat mendaftar secara otomatis yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai ASN," terang Budi.

baca juga: Pemilik dan Pedagang Knalpot Racing Terjaring Razia di Sikka

Ia menandaskan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada aturan tersebut, kata Budi, dinyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More