Kamis 30 Januari 2020, 17:55 WIB

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Tanggungan Elektronik

Bayu Anggoro | Nusantara
Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Tanggungan Elektronik

MI/Anggoro
Seminar Nasional 'Pelaksanaan Eksekusi HT EL Dalam Perkembangan Hukum Pembiayaan Indonesia'.

 

PEMERINTAH diminta segera mengeluarkan kepastian hukum tanggungan elektronik. Sebabnya dengan belum adanya undang-undang tentang itu dikhawatirkan akan mengganggu tugas kenotarisan.

Masalah itu menjadi pembahasan dalam Seminar Nasional 'Pelaksanaan Eksekusi HT EL Dalam Perkembangan Hukum Pembiayaan Indonesia' yang diselenggarakan Magister Kenotarisan (MKN) Universitas Pasundan Bandung bersama dengan Forum Kerjasama Pengelolaan Studi Magister Kenotariatan se-Indonesia, di Aula Mandalasaba, Gedung Pascasarjana Unpas, Bandung, Kamis (30/1).

Baca juga: BTN Ditunjuk Layani Hak Tanggungan Elektronik

Kepala Program Studi Magister Kenotarisan Unpas Irma Rachmawati mengatakan, kondisi tersebut membuat mahasiswa notaris se-Indonesia khawatir dengan tugas mereka dalam kenotarisan khususnya dalam pelaksanaan eksekusi.

"Kami membahas ini karena ada aturan eksekusi pada 2019 sudah ada ketetapan dari Yudisial, tentang pelaksanaan eksekusi harus ada persetujuan dari debitur. Kami mengangggap ini merupakan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan hukum, karena eksekusi itu sebetulnya merupakan alat untuk memaksa sanksi kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dan adanya persetujuan tersebut akan mengganggu dari hak kreditur," katanya.

Menurut dia, hal itu menjadi salah satu isu yang diangkat dalam seminar yang disampaikan oleh beberapa praktisi dan akademisi. Irma menambahkan, permasalahan lainnya yang diangkat yakni notaris dihadapkan kepada aktivisial intelejen berupa tanggungan elektronik dan hanya mengacu pada ketentuan konvensional Nomor 5 Tahun 1996.

"Itu masih dipermasalahkan, itu yang manual dan belum tuntas. Sekarang datang lagi peraturan Menteri dari kepala BPN tentang adanya perintah untuk melaksanakan hak tanggungan elektronik. Yang menjadi permasalahan apakah hak tanggungan elektronik ini memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan hak tanggungan yang manual, jadi apakah sudah siap melaksanakan itu," katanya.

Selain itu, Irma mengatakan, KPKLN yang merupakan pelaksanaan dari siap tidaknya melaksanakan eksekusi yang berasal dari hak tanggungan elektronik.

"Bagaimana juga sebetulnya landasan hukum bagi notaris di Indonesia dalam melaksanakan hak tanggungan secara elektronik, dan akta elektronik lainnya," katanya.

Dia berharap ini menjadi wawasan bagi mahasiswa, terutama masukan bagi praktisi perbankan dan juga dirjen anggaran. "Jangan sampai eksekusi yang terjadi menimbulkan ketidaksiapan," katanya.

Irma menilai hal itu perlu menjadi bahasan serius karena saat ini tanggungan elektronik ini hanya melalui peraturan menteri saja.

"Padahal harusnya melalui undang-undang, karena tidak cukup peraturan menteri saja, apalagi akta notaris dan PPAT dikecualikan dari UU ITE, ini tentunya menjadi mengambang tentang kesahannya menganai akta elektronik yang dibuat notaris," katanya.

Itu sebabnya Magister Kenotarisan se-Indonesia minta pemerintah agar segera  menyiapkan UU akta elektronik notaris.

"Kalau ini tidak dibuat akan ada ketidakjelasan dan ketimpangan, serta alibi bagi pihak debitur. Sehingga  kami inginnya hasil seminar ini menjadi rokemendasi dan desakan kepada pemerintah agar menyiapkan UU nya, seperti dibenahi untuk sandi,  e-signature dan virtual conference apakah tandatangan elektronik ini syah secara hukum atau kehadiran virtual bisa dilakukan untuk akta notaris atau tidak," katanya.

Direktur Pascasarjana Unpas Didi Turmudzi berharap dengan seminar tersebut bisa menjadi konsen terhadap hukum yang ada khususnya menjadi salah satu masukan kurikulum di Prodi Kenotarisan yang memang baru di Pascasarjana Unpas.

"Prodi Magister notoaris adalah prodi baru di Pascasarjana Unpas, bukan hanya magister akademik, namun kurikurikulumnya sudah berorientasi ke notariatan, sehingga ini memiliki daya tarik bisa jadi dosen dan profesi notaris," katanya. (BY/A-1)

Baca Juga

MI/DEPI GUNAWAN

Dua Penderita DBD di Cimahi Meninggal Dunia

👤Depi Gunawan 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:24 WIB
"Kasus kematian akibat nyamuk Aedes Aegypti atau DBD di Cimahi ada dua orang, masing-masing anak berusia 7 dan 8...
MI/RUDI KURNIAWANSYAH

Polda Riau Gagalkan Pengiriman 15,8 Kg Sabu Malaysia di Dumai

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:13 WIB
Polisi membekuk dua tersangka selaku kurir dan sejumlah barang bukti sabu dan mobil nomor polisi B 1504...
Antara/Sofyan

Kebun Petani di Aceh Utara Dirusak Sekawanan Gajah

👤Amiruddin Abdullah Reubee 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:10 WIB
Beberapa waktu lalu harimau liar memasuki permukiman warga Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Kini ganti gajah liar yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya