Kamis 30 Januari 2020, 12:35 WIB

Dua Pengemplang Pajak Diserahkan ke Kejari Sidoarjo

Heri Susetyo | Nusantara
Dua Pengemplang Pajak Diserahkan ke Kejari Sidoarjo

MI/HERI SUSETYO
Kanwil Ditjen Pajak Jatim II memberikan keterangan pers tentang penyerahan dua tersangka pelaku pidana pajak ke Kejari Sidoarjo.

 

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II menyerahkan dua tersangka pelaku pidana pajak yaitu Direktur CV DJT, TH alias G dan TS ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani bersama tim penyidik pajak melalui Korwas PPNS Polda Jawa Timur. Selain dua tersangka juga diserahkan barang bukti kejahatan pajak.

"Hari ini telah diserahkan kedua tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan ke Pengadilan," kata Lusiani, Rabu (29/1).

Menurut Lusiani, kedua tersangka diduga telah mengemplang pajak dengan menggunakan faktur pajak fiktif hingga merugikan uang negara sebesar Rp227 juta. Tersangka TH alias G diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif. Sehingga SPT masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Sementara tersangka TS yang mencarikan faktur pajak fiktif. Faktur pajak tersebut digunakan sebagai kredit pajak pada SPT masa PPN CV DJT yang berkantor di Kludan Sidoarjo dan terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

"Jadi dengan penggunaan faktur pajak fiktif itu nilai pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya," kata Lusiani.

Keduanya juga dinilai melakukan pemufakatan jahat dengan membuat laporan fiktif dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2011. Perbuatan tersangka ini menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp227.833.164.

baca juga: Gara-gara Korona, 10 Ribu Turis Tiongkok Batal ke Bali

Kedua tersangka ini diancam pasal 39 huruf a junto pasal 39 ayat (1) huruf d junto pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Mereka juga dikenai pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More