Kamis 30 Januari 2020, 09:20 WIB

7 Parpol Nonkursi Curhat ke Mendagri

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
7 Parpol Nonkursi Curhat ke Mendagri

Dok. Kemendagri
Mendagri, Tito Karnavian (5 dari kiri) bersama para sekjen parpol-parpol non parlemen.

 

SEBANYAK tujuh partai politik yang pada Pemilu 2019 tidak mendapatkan kursi di parlemen mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ketujuh parpol tersebut, yang diwakili sekjen masing-masing, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Hari ini kami, tujuh sekjen dari parpol yang kemarin belum lolos threshold, diundang Mendagri. Kita berbincang berbagai hal, terutama tata aturan perundangan bidang politik," ungkap Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Prio mengatakan Mendagri menyambut gagasan dari ketujuh sekjen yang hadir, yakni dari Hanura, PPI, PSI, Berkarya, PBB, PKPI, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Aspirasi mereka disampaikan melalui sesi diskusi, antara lain mengenai Undang-Undang Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada.

"Juga, hal-hal lain yang sempat menjadi masalah dalam pemilu serentak," ucap Priyo.

Wacana penaikan ambang batas parlemen juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan ketujuh partai tersebut. Priyo menilai wacana penaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 5% akan memberatkan parpol baru dan parpol kecil.

"Jujur, saya dulu kan termasuk dari partai besar. Saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya dari partai-partai besar ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya. Meskipun itu sah, kami prihatin," ungkapnya.

Mantan politikus Golkar itu berharap anggota DPR mengedepankan sikap kenegarawanan dengan menurunkan ambang batas parlemen, bukan malah menaikkannya. "Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan," imbuhnya.

Mewakili enam sekjen lainnya, Priyo juga menyinggung soal dana bantuan parpol yang digelontorkan pemerintah hanya berlaku untuk parpol yang lolos ambang batas parlemen. "Kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," cetus Priyo.

Sebelumnya, Mendagri juga mengundang sembilan parpol yang lolos ke parlemen.  (Dmr/P-3)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More