Rabu 29 Januari 2020, 16:50 WIB

7 Parpol yang tak Dapat Kursi di Senayan Curhat ke Mendagri

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
7 Parpol yang tak Dapat Kursi di Senayan Curhat ke Mendagri

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso

 

TUJUH Sekretaris Jenderal Partai Politik mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (29/1). Mereka yang tidak mendapatkan kursi di Senayan, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.

“Hari ini, kami tujuh Sekjen Parpol yang kemarin belum lolos treshold diundang oleh Mendagri. Kita berbincang berbagai hal, terutama tata aturan perundangan politik,” kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan mewakili keenam sekjen partai lain.

Priyo mengatakan gagasan dari ketujuh sekjen yang hadir yakni Partai Hanura, PPI, PSI, Partai Berkarya, PBB, PKPI dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia disambut oleh Tito. Aspirasi ketujuhnya disampaikan melalui sesi diskusi seputar Undang-Undang Parpol, UU Pemilu, UU MD2, UU Pilkada dan hal-hal lain yang sempat menjadi masalah dalam pemilu serentak.

Baca juga: Kemendagri Nilai Anies Tanpa Wakil Lumrah

Wacana penaikan ambang batas parlemen juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan ketujuh partai tersebut. Priyo menanggapi terkait wacana penaikan dari 4% menjadi 5%, hal itu kejam dan membunuh demokrasi.

“Jujur, saya dulu kan dari partai besar, saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya dari partai-partai besar, ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya, meskipun itu sah, kami prihatin,” ungkapnya.

Priyo berharap kepada para anggota DPR RI untuk lebih negarawan, ia pun meminta agar Parliamentary Threshold diturunkan bukan malah dinaikan.

“Saya mengajak threshold ini, apakah tidak ada pikiran-pikiran yang lebih negarawan, walaupun sah lagi berkuasa, tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk membentuk sebuah keluarga bangsa. Tak usah lah secara pongah menepuk dada malah menaik-naikan itu. Mestinya pikiran yang ingin membunuh demokrasi dari pagi-pagi sudah bisa dicegah,” pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More