Rabu 29 Januari 2020, 15:00 WIB

Pemerintah Telah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Pemerintah Telah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Mentri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah diberikan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menkominfo pun berharap, proses politik di DPR akan berlangsung lancar agar UU PDP dapat segera disahkan.

“Tentu kami harapkan proses dan mekanisme internal di DPR bisa dilakukan dengan cepat sehingga pembahasan dan proses politik RUU PDP bisa dilakukan setidaknya secara stimultan dengan RUU penting lainnya yaitu Omnibus Law, Cipta Lapangan Pekerjaan, dan Pajak yang sebentar lagi akan masuk ke DPR,” kata Johnny saat ditemui dalam acara Workshop Penulisan Opini Melawan Hoaks di kantor Media Indonesia, Jakarta, Rabu (29/1).

Baca juga: Dugaan Penganiayaan terhadap Luthfi, Polisi akan Gelar Perkara

Menkominfo mengungkapkan, saat ini ada 126 negara di dunia yang telah memiliki General Data Prorection Regulation (GDPR). Sedangkan, di ASEAN sudah ada 4 negara yang memiliki GDPR, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nantinya, jika UU PDP disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara ke-127 di dunia dan negara ke-5 di ASEAN yang memiliki GDPR.

“Pada saat di mana dunia digital transmisi dan pergerakan flow data begitu cepat, maka perlindungan terhadap data-data pribadi rakyat Indonesia baik data-data yang umum maupun spesifik, itu harus ada payung hukum yang kuat,” tuturnya.

Rancangan UU PDP ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jangkauan pengaturan rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum).

Menkominfo menjelaskan, secara umum UU PDP nantinya akan mengatur tentang kedaulatan data untuk kepentingan keamanan negara, pemilik data pribadi, maupun data spesifik lainnya, dan data user/pengguna yang membutuhkan data terkini dan akurat. Selain itu, UU ini juga akan mengatur lalu lintas data khususnya antar negara atau cross border data flow.

“Kita di tingkat multilateral perlu rumuskan protokol flow of data cross border seperti apa, di tingkat bilateral antarnegara kita juga perlu berbicara setelah Undang-Undangnya jadi tentunya bagaimana flow of data bilateral tetapi yang receive lokal. Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita karena data saat ini adalah sumber daya yang luar biasa besarnya untuk kepentingan ekonomi negara,” tuturnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara/Reno Esnir

Kemenkes Keluarkan SE Atur Harga Rapid Test, Termahal Rp150 Ribu

👤M. Iqbal Al machmudi 🕔Selasa 07 Juli 2020, 20:05 WIB
Dalam ketentuanya, besaran tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test atas permintaan...
Dok. Pribadi

Akabri 89 Salurkan 12.000 Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 07 Juli 2020, 20:03 WIB
Rudianto menjelaskan, penyaluran bansos kali ini merupakan tahap kedua. Penyaluran bansos pertama sebanyak 40.000 paket sembako sudah...
Ilustrasi

Tiga Gempa Guncang Pulau Jawa Hari ini, Warganet Panik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 07 Juli 2020, 19:38 WIB
Gempa pertama terjadi pada pukul 05.54 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan 6,1 skala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya