Rabu 29 Januari 2020, 14:29 WIB

Jokowi Enggan Campuri Pencopotan Dirjen Imigrasi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Jokowi Enggan Campuri Pencopotan Dirjen Imigrasi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden RI Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo tak mau mencampuri kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie terkait dengan polemik data perlintasan imigrasi buron KPK Harun Masiku. Jokowi tak ingin berkomentar banyak dan menyerahkan hal tersebut kepada Yasonna.

"Tanya ke Menkumham soal itu," kata Jokowi di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Yasonna turut bertanggung jawab atas polemik keberadaan Harun Masiku. ICW meminta Jokowi mencopot Yasonna.

Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatannya menyusul keterlambatan data imigrasi terkait kedatangan Harun Masiku yang diketahui telah kembali ke Indonesia dari Singapura.

"Difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Baca juga: Alasan Menkumham Yasonna Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie

Yasonna mengatakan kementerian menginisiasi tim independen untuk mengusut keterlambatan data perlintasan terkait Harun Masiku.

"Tim independen sudah kita minta dari Kemenkominfo, BSSN, Bareskrim Polri (unit) sibernya dan Ombudsman. Nah untuk supaya tidak terjadi conflict of interest, saya sudah mengfungsionalkan Dirjen Imigrasi juga Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian," ucap Yasonna.

"Mereka bertanggung jawab soal itu karena sangat menentukan mengapa sistem tidak berjalan dengan baik," imbuhnya.

Sebagai penggantinya, Yasonna mengangkat Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting yang juga merupakan Irjen Kemenkumham. Penunjukkan itu tertuang dalam Surat Perintah Menkum dan HAM M.HH.KP.04.02-13 yang diteken Yasonna 28 Januari 2020.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More