Rabu 29 Januari 2020, 04:15 WIB

Satu Kelas Rp175 Juta

Haryanto | Nusantara
Satu Kelas Rp175 Juta

ANTARA FOTO/Aji Styawan
Foto udara suasana ruang kelas atapnya runtuh di SD N 1 Palebon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/1/2020).

 

KEBIJAKAN menteri pendidikan di masa lalu memindahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB negeri ke pemerintah provinsi berjalan baik di Jawa Tengah. Tahun ini, pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu menyiapkan dana besar untuk membenahi sekolah rusak.

"Ada anggaran sebesar Rp289,9 miliar yang dialokasikan dari APBD untuk perbaikan ruang kelas rusak di SMA/SMK/SLB. Menurut laporan, ada 1.647 ruang kelas yang rusak dan harus dibenahi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jumeri, di Semarang, kemarin.

Hitung punya hitung, untuk satu ruang kelas, dana yang digulirkan rata-rata mencapai Rp175 juta. Jumlah itu sangat besar dan sangat berdaya.

Saat ini, tambah Jumeri, pemprov mengurus 634 SMA/SMK/SLB. Jumlah ruang kelas di seluruh sekolah itu mencapai 10.427 dengan ruang kelas dalam kondisi baik mencapai 8.780 unit. "Ruangan kelas yang rusak mencapai 1.647 kelas dengan kondisi rusak ringan, sedang, dan parah. Kerusakan parah terbanyak terjadi di SMK negeri dengan jumlah total mencapai 1.432 kelas," lanjutnya.

Karena dana besar ada di saku pemprov, Jumeri meminta seluruh kepala sekolah di wilayahnya untuk mengecek kondisi bangunan di sekolahnya. Ia memaklumi banyaknya ruang kelas yang rusak karena tidak sedikit usia bangunan sekolah yang sudah tua. Selain itu, banyak sekolah yang dibangun dengan konstruksi belum tahan gempa meski berada di wilayah rawan gempa.

Prioritas

Tekad untuk memperbaiki juga ada di dada Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Tahun ini, dia mengerahkan dana Rp35,3 miliar untuk membangun dan merevitaliasi bangunan SD dan SMP yang rusak. "Sektor pendidikan menjadi skala prioritas pemkot tahun ini. Dua sektor lainnya ialah infrastruktur dan kesehatan," tegas Rudi, panggilan akrab sang wali kota.

Salah satu perhatiannya ialah renovasi sejumlah SMP, yakni SMPN 13, SMPN 7, dan SMPN 18. Di SMPN 13, dikerahkan dana Rp17 miliar untuk merenovasi bangunan yang sudah berusia 30 tahun. Sementara itu, dua SMP lain akan dibenahi karena tidak memiliki halaman yang memadai. Sejumlah SD juga membutuhkan perbaikan karena dibangun sejak 1978.

"Dinas pendidikan menyebutkan ada sejumlah SD yang harus direvitalisasi karena rusak parah dan membahayakan siswa," tandasnya.

Tahun ini, Kota Palembang, Sumatra Selatan, beruntung karena mendapat kucuran dana alokasi khusus untuk perbaikan ruang kelas cukup besar, mencapai Rp72 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Akhmad Zulinto menyatakan dana itu akan digunakan untuk merenovasi bangunan 60 SD dan SMP yang rusak. "Dengan perbaikan tahun ini, berarti tidak ada lagi bangunan sekolah, baik tingkat SD maupun SMP yang masih rusak," lanjutnya.

Selain dari DAK, pemkot juga bisa berlega hati karena para anggota DPRD juga sepakat menyalurkan dana aspirasi dari APBD untuk merehabilitasi sekolah.

Di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, tahun ini ada kucuran dana Rp950 juta untuk perbaikan ruang kelas rusak. Ada satu SD dan satu SMP yang mendapat kucuran dana.

Para pelajar SMA di Bangka Belitung juga beruntung. "Sepanjang pengamatan kami, tidak ada satu SMA/SMK pun yang bangunannya rusak," tegas Kepala Dinas Pendidikan M Soleh. (WJ/DW/JH/RF/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More