Selasa 28 Januari 2020, 19:25 WIB

Dishub Sebut Wilmar Group Belum Ajukan Rekomendasi

Wibowo Sangkala | Nusantara
Dishub Sebut Wilmar Group Belum Ajukan Rekomendasi

MI/Wibowo Sangkala
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo

 

WILMAR Group tengah mengajukan ijin Rencana Induk Pelabuhan (RIP) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ijin tersebut belum dikeluarkan
Kemenhub karena belum adanya surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Namun, Wilmar Group telah melakukan pembangunan pelabuhan di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengakui, sampai saat ini Wilmar Group belum mengajukan rekomendasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Banten. "Sampai saat ini, kami belum menerima permohonan rekomendasi dari Wilmar Group," ungkap Tri, Selasa (28/1).

Bahkan, Tri menegaskan, kalaupun Wilmar Group mengajukan permohonan, belum tentu rekomendasi diberikan. Alasan Tri, karena Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan oleh DPRD Banten. "Kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk Wilmar Group sebelum Perda RZWP3K disahkan," ungkap Tri.

Tidak hanya itu, Tri juga mengimbau kepada Wilmar Group untuk menahan diri menunggu sampai Perda RZWP3K disahkan.

Terkait ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, mengatakan ini bentuk dari lemahnya pengawasan dari pemerintah.

"Kalau pengawasannya ketat, tidak mungkin Wilmar Group melakukan pembangunan sebelum ada ijin dari Kemenhub," ujar Adib.

Selain itu, tambah Adib, pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh Wilmar Group harus dihentikan. "Wilmar Group harus diberi sanksi tegas, bahkan pembangunan pelabuhan itu harus dihentikan," tegas Adib.

Seperti diketahui Wilmar Group berencana akan memperluas pelabuhan penunjang operasionalnya seluas 548 hektar di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Hingga berita ini diturunkan, Wilmar Group belum dapat dikonfirmasi. (OL-13)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More