Selasa 28 Januari 2020, 16:19 WIB

BPS Masukkan Biaya Ojol Sebagai Komoditas IHK

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
BPS Masukkan Biaya Ojol Sebagai Komoditas IHK

MI/PIUS ERLANGGA
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto

 

BADAN Pusat Statistik (BPS) resmi akan menggunakan acuan tahun dasar 2018 sebagai dasar dalam melakukan survei terkait rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di 2020.

Acuan tahun dasar 2018 itu merujuk pada panduan yang dirundingkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Consumer Price Index Manual Concept and Method 2019 dan Classification Individual According to Purpose (coicop) 2018.

Untuk menemukan IHK, BPS melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) yang di dalamnya terdapat daftar barang komoditas dasar dan dianggap mempengaruhi tingkat inflasi secara nasional.

Di SBH 2018, BPS mengungkapkan, terdapat 20 komoditas terpilih dengan bobot tertinggi. Dari 20 komoditas terpilih tersebut, BPS mendapati terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kepala BPS, Suhariyanto menuturkan, hal itu dapat dilihatt dari beberapa komoditas yang meningkat dalam beberapa tahun ke belakang.

"Ada perubahan pola konsumsi masyarakat, mencerminkan situasi terkini. Ketika pendapatan naik, teknologi naik, ada pergerakkan konsumsi. Di 2012 orang masih pergi ke warnet, sekarang bisa lewat HP. Kirim surat, sekarang tidak perlu lagi," kata Suhariyanto usai menggelar sosialiasi Pemutakhiran Diagram Timbang IHK dan NTP di kantor BPS, Jakarta, Selasa (28/1).

Perubahan pola konsumsi dapat dilihat melalui tingkat konsumsi pulsa dan internet yang masuk dalam SBH 2018 dengan masing-masing tingkat pembeliannya mencapai 2,54 dan 0,91. Angka tersebut meningkat dibanding SBH 2012 yang hanya 2,28 untuk pulsa dan 0,19 untuk internet.

Karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, BPS menghilangkan beberapa komoditas seperti kalkulator, warnet, biaya puskesmas. Komoditas tersebut dihilangkan lantaran berdasarkan realitanya, masyarakat tidak lagi mengonsumsi hal-hal tersebut.

Sementara terdapat dua komoditas baru yang dimasukkan ke dalam daftar komoditas baru dan dinilai relevan terhadap tingkat inflasi.

"Jadi inflasi kan biasanya saya suka ditanya ojek online itu masuk gak? Jadi sekarang eksplisit keluar, bahkan ada ojek online roda 2 dan ojek online roda 4. Nanti masuk di transportasi," ujar pria yang karib disapa Kecuk itu.

"Ada juga komoditas baru yang harus kita akomodir, semisal charger, servis hp, powerbank, kemudian juga kendaraan online. Intinya kita berusaha menangkap fenomena yang terkini. Barang konsumsi yang betul-betul dikonsumsi masyarakat," sambungnya.

Namun ia menyatakan, saat ini BPS belum memasukkan belanja dalam jaringan (daring) sebagai sesutau yang mempengaruhi tingkat inflasi. Meski begitu, fenomena belanja daring tetap akan dijadikan sebagai pengukur kualitas inflasi oleh BPS pada data yang didapat dari pasar tradisional.

"Survei harga konsumen kita pasar tradisional, tidak termasuk online, tapi untuk mengecek kualitas inflasi kita juga menghitung oergerakkan harga dari online. Untuk cek saja apakah pergerakannya sama. Bukan saja untuk komparasi tapi juga cek kualitas," jelasnya.

Adapun 20 komoditas terpilih dengan bobot tertinggi berdasarkan SBH 2018 ialah sewa rumah; kontrak rumah; tarif listrik; bensin; beras; pulsa ponsel; perguruan tinggi; mobil; nasi dengan lauk; bahan bakar rumah tangga.

Kemudian upah asisten rumah tangga; tarif air minum PAM; rokok kretek filter; daging ayam ras; tukang bukan mandor; air kemasan; sekolah dasar; angkutan udara; biaya langganan internet dan sekolah menengah atas. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More