Selasa 28 Januari 2020, 15:14 WIB

Pemerintah Akan Dahulukan Omnibus Law Perpajakan

Nur Aivanni | Ekonomi
Pemerintah Akan Dahulukan Omnibus Law Perpajakan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno

 

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno mengutarakan bahwa pemerintah akan mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan terlebih dahulu ke DPR RI. Namun, Pratikno masih belum bisa memastikan kapan akan diajukan draf RUU tersebut ke DPR.

"Jadi ada dua Omnibus Law yang sudah hampir siap. Satu, perpajakan. Kedua, cipta lapangan kerja. Yang akan segera duluan (diajukan ke DPR) adalah perpajakan. Jadi prosesnya nanti di-handle Bu Menkeu," kata Pratikno saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Saat ditanyakan kapan RUU Omnibus Law Perpajakan akan diajukan ke DPR, ia masih harus mengeceknya terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya cek ke Bu Menteri Keuangan," ucapnya.

Sebagai informasi, DPR telah menetapkan 50 RUU sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Empat di antaranya merupakan RUU Omnibus Law, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Saat ini, kata Pratikno, pemerintah terus memfinalisasi draf RUU Omnibus Law. Nantinya, pengajuan RUU Omnibus Law akan diajukan ke DPR secara bertahap. "Iya (pengajuannya bertahap)," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More