Selasa 28 Januari 2020, 13:29 WIB

MK: UU Pemilu Paling Banyak Digugat Selama 2019

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
MK: UU Pemilu Paling Banyak Digugat Selama 2019

Antara
Anwar Usman

 

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengungkapkan bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019. Dari 51 UU yang paling banyak dimohonkan pengujian, UU Pemilu mengalami 18 kali gugatan. 

“Ini UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji selama 2019," ujar Anwar dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1).

Baca juga: NasDem Day Makassar 2020 Menuai Apresiasi

Anwar memaparkan, UU lain yang juga banyak digugat yaitu UU 30/2002 tentang KPK sebanyak sembilan kali, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali. 

“Total keseluruhan perkara yang ditangani MK pada 2019 sebanyak 129 perkara dan baru 92 perkara yang diputus. Artinya masih ada sisa 30-an perkaran yang berasal dari tahun lalu,” jelasnya.

Selain pengujian UU, tambah Anwar, MK selama 2019 juga menangani 262 perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 yaitu satu perkara perselisihan hasil pemilihan presiden/wapres. Sementara 261 perkara sisanya merupakan perselisihan hasil pemilu anggota legislatif. 

“Kami bersyukur seluruh perkara perselisihan hasil pemilu bisa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persidangannya pun berjalan lancar, transparan. Selain itu, publik pun dapat memantau setiap tahapan dan prosesnya," ujarnya. (Che/Dhk/OL-6)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More