Selasa 28 Januari 2020, 06:30 WIB

Terpidana Jadi Dirut Trans-Jakarta, Ombudsman akan Panggil Anies

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Trans-Jakarta, Ombudsman akan Panggil Anies

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dugaan maladministrasi penunjukkan terpidana kasus penipuan Donny Andy S Saragih sebagai direktur utama (dirut) PT Trans-Jakarta.

Donny diangkat menjadi dirut pada Kamis (23/1) lalu diberhentikan Gubernur Anies Baswedan pada Senin (27/1) karena masalah hukum tersebut.

"Kami tetap lakukan pemanggilan. Kami ingin tahu proses sebenarnya ketika yang bersangkutan sampai lolos jadi Dirut Trans-Jakarta, prosesnya bagaimana," jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (27/1).

Pemanggilan tersebut ditujukan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). PT Trans-Jakarta merupakan bagian dari BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ombudsman Apresiasi Pencopotan Donny dari Dirut TransJakarta

Melalui Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD perusahaan patungan, yang diteken Anies pada 24 Januari 2018, di Pasal 5 huruf f tertulis gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD.

Dengan demikian, menurut Teguh, atas kewenangan yang dimiliki Anies tersebut seharusnya tim seleksi lebih berhati-hati menelusuri latar belakang calon pejabat BUMD.

"Panggilan atau pemeriksaan keterangan dari BP BUMD untuk diketahui keseluruhan proses yang terjadi di sana. Kami harap ke depan enggak terjadi lagilah. Seharusnya Pemprov lebih hati-hati ketika lakukan fit and proper test terkait pejabat di BUMD," terang Teguh.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan alasan Gubernur Anies menunjuk Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT.Trans-Jakarta saat menyandang status sebagai terpidana kasus penipuan.

Menurut Prasetyo, akar permasalahan ada dalam Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN dan Perusahaan Patungan yang ditandatangani Anies.

"Pergub kan yang yang buat dia (Anies). Kalau salah ya namanya manusia, enggak luput dari kesalahan, begitu juga saya. Tapi kalau bisa diperbaiki kenapa tidak? Harus dengerinlah (masukan) semua orang. Jangan dia bekerja sendiri," tukas Prasetyo. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Riza Patria Kalahkan Kader PKS, Anies: Selamat Wagub Terpilih!

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 06 April 2020, 13:22 WIB
"Insya Allah nanti kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas," kata Anies di...
Antara

Ini Alasan 6 Anggota Fraksi PSI Tidak Voting dalam Pilwagub DKI

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 06 April 2020, 13:05 WIB
Enam anggota fraksi PSI tidak memberikan suara dalam pemilihan wakil gubernur DKI-2 karena tidak bisa masuk ke...
MI/Fransisco Carollio

Pemprov DKI Perpanjang Masa Kerja dari Rumah Hingga 19 April

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 06 April 2020, 12:45 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memperpanjang imbauan pelaksanaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya