Selasa 28 Januari 2020, 06:00 WIB

Perlu Cetak Biru Bidang SDM

Ade Alawi | Humaniora
Perlu Cetak Biru Bidang SDM

MI/Adi Maulana Ibrahim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) menyerahkan penghargaan guru inspiratif.

 

PRESIDEN Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan sebagai fokus Indonesia berikutnya.

Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia agar memiliki daya saing dalam persaingan global. Untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM tersebut, Kepala Negara berpandangan bahwa diperlukan pula sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Maka, reformasi menyeluruh dalam hal itu sudah saatnya dilakukan. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan SDM sebagai langkah awal bagi kemajuan Indonesia. Pasalnya, tanpa dukungan SDM yang unggul, Indonesia akan sulit rasanya untuk menciptakan inovasi di segala bidang.

Demikian salah satu yang diungkapkan Presiden dalam sidang kabinet pada Agustus tahun lalu. Untuk menggali informasi bagaimana pembangunan SDM yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Amin.

News Research Center (NRC) Media Group News menyelenggarakan Jajak Pendapat Suara Tokoh Publik di 34 Provinsi di Indonesia terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi- Amin.

Salah satu poin yang menjadi fokus bahasan ialah bagaimana penilaian terhadap pembangunan SDM yang dilakukan oleh pemerintahan. Dengan penilaian menggunakan scoring dari 1 sampai 10. Dari rentang angka itu kami konversikan ke 6 kelompok, yakni sangat pesimistis (1-2), pesimistis (3-4), cenderung pesimistis (5) , cenderung optimistis (6), optimistis (7-8), sampai sangat optimistis (9-10) Dalam tanggapannya para tokoh publik sebagian besar atau 72,3% memberikan sikap optimis terhadap upaya pembangunan

SDM yang menjadi fokus Presiden Jokowi. Namun, bila dilihat dari penilaian rerata pembangunan SDM yang dilakukan dalam 100 hari pertama, hanya mendapatkan nilai C plus atau 6,8. Program pembangunan di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyedot perhatian ialah gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim bernama Merdeka Belajar. Di dalamnya ada empat langkah.

Di antaranya menghapus UN mulai 2021, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimun untuk mengukur kemampuan analisis literasi dan numerasi. Di samping itu, melakukan survei karakter untuk memetakan penerapan asasasas Pancasila di sekolah.

Guru Besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat, Karim Suryadi, yang menjadi narasumber jajak pendapat, mengkritisi pembangunan SDM. "Tidak ada cetak biru pembangunan SDM jangka panjang, perlu dibuat semacam garis-garis besar pendidikan nasional untuk memastikan bonus demografi tidak jadi petaka demografi ."

Dia juga mengatakan Mendikbud membutuhkan kedalamam ilmu dan falsafah pendidikan karena mendidik manusia tidak bisa dilakukan secara instan dan mekanis. Kritik yang lebih keras dan pesimistis datang dari Risna Hasanuddin, aktivis perempuan dari Papua Barat. Dia menyoroti pembangunan SDM, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan.

Sumber: Jajak Pendapat 100 Hari Jokowi-Amin/News Research Center Media Group News

 

 

 

"Penguatan SDM masih sangat rendah secara kualitas. Di wilayah Indonesia Timur terutama Papua Barat, partisipasi pendidikan masih rendah. Tenaga profesional di bidang pendidikan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi masih kurang. bahkan pelayanan kesehatan ibu dan anak masih sangat buruk." Soal reformasi sistem pendidikan, para tokoh publik yang menyatakan optimistis 78,0% dan yang menyatakan pesimistis 22,0%. Salah satu yang menyatakan optimistis ialah Raihal Fajri, aktivis dari Aceh yang menyatakan kehadiran Menteri Nadiem melahirkan optimisme bagi pembangunan SDM. "Perlu terobosan dalam dunia pendidikan sebagai pondasi pembangunan SDM." (Ghp/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More