Senin 27 Januari 2020, 20:10 WIB

Tak Kantongi Izin, Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Disetop

Dhika Kusuma Winata | Megapolitan
Tak Kantongi Izin, Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Disetop

MI/Bary Fatahillah
Proses revitalisasi Monas

 

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi di kawasan Monumen Nasional.

Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaksanaannya belum mendapat persetujuan Komisi Pengarah.

"Kita minta untuk disetop dulu karena itu (persetujuan Komisi Pengarah) jelas belum ada. Artinya ada prosedur yang belum dilalui. Kita akan surati (pemberhentian sementara) secepatnya," kata Pratikno usai menggelar rapat bersama sejumlah anggota Komisi Pengarah di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1).

Pratikno mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Pemprov DKI Jakarta yang dikirimkan akhir pekan lalu. Surat itu berisi penjelasan pemprov mengenai proyek revitalisasi.

Menurut Mensesneg, proyek revitalisasi yang sudah kadung dijalankan tersebut kelanjutannya akan segera dibahas Komisi Pengarah.

Baca juga : Mensesneg Akan Segera Bahas Surat Revitalisasi Monas

Pemprov DKi diminta mengajukan persetujuan. Sesuai Keppres Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, pembangunan di kawasan Monas harus melalui mekanisme persetujuan dari Komisi Pengarah.

"Secara prosedural kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi Pengarah karena itu aturan (Keppres 25) masih berlaku dan tentu harus kita taati. Nanti akan dirapatkan Komisi Pengarah," imbuh Pratikno.

Proyek revitalisasi Monas yang dilakukan Pemprov DKI menuai polemik lantaran ditebangnya ratusan pohon yang ada di kawasan tersebut. Belakangan, diketahui revitalisasi itu bekum mengantongi izin atau persetujuan dari Komisi Pengarah.

Sesuai Keppres Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Komisi Pengarah bertanggung jawab memberikan pendapat dan arahan kepada Badan Pelaksana yakni Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan di kawasan Monas. Hal itu termasuk memberikan persetujuan atas perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian pembangunan.

Persetujuan itu melalui proses kolektif tujuh kementerian/lembaga yang menjadi anggota Komisi Pemgarah yakni Mensesneg, Menteri PU, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, dan Gubernur DKI. Masing-masing anggota Komisi Pengarah memberi persetujuan secara sektoral. (OL-7)

Baca Juga

Ilustrasi

Edarkan Sabu, Oknum Polresta Bandara Soetta Ditangkap

👤Sumantri 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 23:45 WIB
Anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta, Aiptu Arn yang diduga mengedarkan sabu di Kota Tangerang dibekuk petugas Polsek Tangerang di...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Sah! UMP DKI Naik 3,27% Jadi Rp4,4 Juta

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 22:58 WIB
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun...
Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta Raih STA 2021, Transjakarta Teruskan Sistem Integrasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 21:34 WIB
Selain Transjakarta, harapan integrasi yang lebih baik tentunya semakin terlihat jelas dengan hadirnya 'Mass Rapid Transit' atau...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya