Senin 27 Januari 2020, 16:57 WIB

Usai Bertemu Wapres, Saudi Buka Peluang Tingkatkan Kuota Haji

Emir Chairullah, Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Usai Bertemu Wapres, Saudi Buka Peluang Tingkatkan Kuota Haji

ANTARA FOTO/Asdep KIP Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) menerima kunjungan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi (kanan) di Kantor Wapres Jakarta

 

PEMERINTAH Arab Saudi membuka peluang meningkatkan jumlah kuota haji asal Indonesia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Al Thagafi mengatakan kemungkinan penaikkan kuota tersebut bisa dilakukan setelah pemerintahnya menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk ibadah haji.

“Jika perluasan areanya sudah selesai, kami bisa tambahkan jumlah haji yang kami layani,” kata Esam usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor Wapres, Senin (27/1).

Esam menjelaskan, sebagai tuan rumah penyelenggara haji, negaranya sangat senang dengan banyaknya jemaah haji yang datang. Namun, Arab Saudi tentu sangat mempertimbangkan unsur keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Sementara wilayah Arafah dan Mina luasnya sangat terbatas,” ungkapnya.

Baca juga: Menag Ajukan Tambahan Kuota Haji ke Presiden Jokowi

Disebutkan, jumlah jemaah asal Indonesia yang menunaikan ibadah haji mencapai 230 ribu. Karena itu, kemungkinan kuota haji asal Indonesia pada tahun ini jumlahnya masih sama.

“Kalau pun memang ada perubahan bakal dibahas masing-masing kepala negara. Apabila ada update terbaru tentang hal tersebut dengan senang hati kami akan memberitahukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi juga akan meningkatkan pelayanan bagi seluruh jemaah haji 2020. Menurut Menteri Haji Arab Saudi, saat ini, sudah dirancang tenda bertingkat di area Mina agar dapat menampung jumlah jemaah haji lebih banyak. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi sedang membangun toilet lebih banyak di Arafah dan Mina.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More