Senin 27 Januari 2020, 15:43 WIB

Ketua DPRD Ancam Boikot Anggaran jika Proyek Monas Tidak Disetop

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Ketua DPRD Ancam Boikot Anggaran jika Proyek Monas Tidak Disetop

MI/Insi Nantika Jelita
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat meninjau lokasi proyek revitalisasi kawasan selatan Monas di Jakarta, hari ini.

 

SAAT sidak ke kawasan Selatan Monas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi terkejut melihat kondisi tersebut. Ia menyatakan berhak menyetop proyek revitalisasi tersebut. Pun menyetop anggaran kerja pemprov DKI 2021 terkait revitalisasi Monas.

"Saya berhak menyetop, menyetop di dalam perancangan anggaran besok ke depan. Saya enggak mau bahas kalau dia tidak menghargai saya. Pemerintah daerah itu ada dua loh, eksekutif dan legislatif. Harus diajak ngomong bareng, duduk bareng," tegas Pras sapaan akrab Prasetyo saat berada di kawasan selatan Monas, Jakarta, Senin (27/1).

Pras datang bersama rombongan anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga dan Pantas Nainggolan. Ia menuturkan bagaimana bisa ada penambahan pohon-pohon, Kalau lahan tersebut sudah di cor beton.

"Monas daerah ring satu, daerah penyerapan dan di tata ruang RTRA-nya ini ruang hijau ko dibuat seperti ini. Kalau adanya seperti ini pasti enggak akan saya kasih. Di sini saya ada indikasi kecurigaan di sini ada main-main," kata Pras.

"Saya melihat kalau ini jadi serapan ko ini dibeton. Padahal ini kan daerah serapan yang tidak boleh dibuat apa-apa. Harus dikembalikan semula," tambahnya.

Baca juga: Kaget Lihat Kondisi Monas, DPRD: Kami Kecolongan

Pras bertemu dengan Kepala Seksi pelayanan UPK monas Iffal Guci. Ia meminta penjelasan mengapa kawasan Selatan Monas seperti gundul tersebut, dimana 191 pohon ditebang

"Nah saya melihat, seharusnya perencanaan dulu baru ikut lelangnya. Ini kan enggak. Lelang dulu baru perencanaan. Di sini lah saya sedikit agak bertanya. Ini adalah suatu pelanggaran fungsi awal yang mungkin nanti saya akan panggil para pihak untuk bisa menjelaskan ini, kalau tidak saya berhentikan," tandas Pras. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More