Senin 27 Januari 2020, 14:37 WIB

KPK Ajukan Banding atas Vonis Romahurmuziy

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Ajukan Banding atas Vonis Romahurmuziy

MI/Pius Erlangga
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy divonis hukuman dua tahun penjara.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan banding atas vonis mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy). KPK menilai hukuman terhadap Romy yang divonis dua tahun penjara belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan sikap melakukan upaya hukum banding. Alasannya antara lain vonis majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Senin (27/1).

Ali menuturkan sejumlah alasan lain KPK memutuskan untuk naik banding dalam kasus suap atau jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu.

KPK menilai hukuman yang dijatuhi hakim tidak mempertimbangkan uang pengganti. Majelis hakim juga tidak mengabulkan pencabutan hak politik Romy.

"JPU segera menyusun memori banding dan menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," imbuh Ali.

Baca juga : KPK Akan Banding Atas Vonis Ringan Romahurmuziy

Sebelumnya majelis makim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Romy terbukti menerima suap Rp255 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin untuk memuluskan Haris menjadi Kepala Kanwil.

Hakim memvonis Romy dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman itu lebih rendah daripada tuntut­an jaksa KPK yang meminta Romy dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam dakwaannya jaksa KPK menuntut hak hak politik Romy dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Namun, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan JPU untuk mencabut hak politik Romy. Hakim mengatakan soal pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan MK bernomor 56/PUU-XVII/2019. (Dhk/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More