Senin 27 Januari 2020, 08:30 WIB

Satu Suara Rakyat Cukup Berarti

Abdillah M Marzuqi | Politik dan Hukum
Satu Suara Rakyat Cukup Berarti

MI/Susanto
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi

 

BAGAIMANA pandangan PPP soal wacana peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%?

Manifestasi daulat rakyat harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak memiliki tendensi untuk mengebiri suara rakyat. Dalam hemat PPP, semakin besar besaran parliamentary threshold (ambang batas parlemen), justru berpotensi menganulir suara rakyat juga semakin besar.

 

Berarti PPP tidak setuju, mengapa?

Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali. Satu suara rakyat cukup berarti.

Pemilu di era reformasi juga harus memiliki spirit yang berbeda dari era-era sebelumnya. Poin penting dari reformasi tidak lain ialah penghargaaan terhadap suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.

 

Lalu berapa idealnya ambang batas parlemen dan apa alasannya?

Idealnya 0%. Pada prinsipnya, pemilu harus mendorong sistem yang berkeadilan, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, dan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Pemilu harus menjadi instrumen konstitusional kenegaraan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia.

 

Apakah PPP tidak sependapat sistem presidensial lebih efektif dengan jumlah partai yang ramping?

Argumentasi bahwa sistem presidensial akan kompatibel dengan keberadaan partai politik yang ramping dan sederhana tidak sepenuhnya tepat. Efektivitas sistem presidensial tidak bertumpu sepenuhnya pada keberadaan parlemen. Namun, lokus utamanya berada di presiden. Praktik presidensialisme selama 15 tahun terakhir ini telah mengonfirmasi mengenai hal tersebut.

 

Selain wacana peningkatan ambang batas, ada pula usulan kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa pandangan PPP?

Secara faktual, berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuka ruang terjadinya praktik klientelisme dan secara pelan menimbulkan praktik deparpolisasi.

Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karenanya, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut. (Zuq/P-2)

Baca Juga

Dok MI/ROMMY PUJIANTO

KPK Diminta Transparan Seleksi Deputi Penindakan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 Maret 2020, 14:41 WIB
Sejak awal Maret 2020, serangkaian proses seleksi enam jabatan struktural yang dilakukan KPK dinilai terkesan berjalan...
ANTARA/FAUZAN

Darurat Covid-19, Hakim Diminta Maksimalkan Hukuman Non-Penjara

👤Dwi Tupani 🕔Senin 30 Maret 2020, 14:32 WIB
Kondisi overcrowding dan penyebaran covid-19 menyebabkan Rutan/Lapas bukan lagi menjadi tempat yang aman untuk pelaksanaan...
MI/Susanto

NasDem Usul Gaji Anggota DPR Dipotong 50% Untuk Tangkal Covid-19

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 30 Maret 2020, 13:14 WIB
Fraksi Partai NasDem mengusulkan pemotongan 50% gaji anggota dewan yang terhormat mulai bulan April 2020 untuk membantu menanggulangi wabah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya