Senin 27 Januari 2020, 07:50 WIB

Jika Nurhadi Mangkir lagi, akan Dilakukan Upaya Paksa

Abdillah M Marzuqi | Politik dan Hukum
Jika Nurhadi Mangkir lagi, akan Dilakukan Upaya Paksa

MI/ROMMY PUJIANTO
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Agung Nurhadi.

 

KPK kembali memanggil mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di kasus suap gratifikasi Rp46 miliar berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, telah mengirimkan surat pemanggilan kedua ke alamat tiga tersangka itu pada Kamis (23/1/2020), yakni Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto.

"Ketiganya akan diperiksa sebagai tersangka besok (hari ini) pukul 10.00 WIB," ujar Ali.

Ali juga mengimbau agar ketiga tersangka kooperatif terhadap pemanggilan tersebut. "Untuk itu kami mengimbau kepada ketiga tersangka agar bersikap kooperatif dengan datang memenuhi panggilan penyidik KPK serta memberikan keterangan secara benar.''

Menurutnya, jika kali ini tersangka mangkir lagi dari panggilan tanpa disertai alasan yang dibenarkan hukum, KPK bisa melakukan upaya paksa. "Sesuai tahapan pemanggilan yang didasarkan pada KUHAP, jika para tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut, penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiga disertai dengan perintah membawa," pungkasnya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, diketahui Nurhadi selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Nurhadi, melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menyampaikan bila surat panggilan dari penyidik tidak pernah sampai di tangannya. Bila surat itu diterimanya, Nurhadi siap datang ke KPK.

"Tentu (kooperatif) asal ada panggilannya, kan enggak mungkin orang ujug-ujug datang tanpa ada panggilan," ujar Maqdir seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa  (21/1).

Seperti diketahui, Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA.

Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu menantu dari Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA.

Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja.

Kemudian, Nurhadi tidak terima dijadikan tersangka kasus korupsi Rp46 miliar oleh KPK.

Nurhadi melalui pengacaranya, Maqdir Ismail, menggugat KPK lewat jalur praperadilan agar status tersangkanya gugur, tapi pengadilan menolaknya. (Zuq/Ant/P-1)

Baca Juga

MI/SUPARDJI RASBAN

Komisi I DPR Minta Karantina Wilayah Disegerakan

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 01 April 2020, 10:29 WIB
Berbagai kebijakan sudah berjalan selama 1 bulan selama adanya korona belum bisa menekan perkembangan virus...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KPK Buka Kunjungan Daring Rutan

👤DHIKA KUSUMA WINATA 🕔Rabu 01 April 2020, 10:10 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang kebijakan penutupan layanan kunjungan tahanan secara tatap muka di tengah pandemi virus...
MI/M Irfan

Yasonna Pastikan WNA Pekerja Proyek Strategis Boleh Masuk RI

👤Henri Siagian 🕔Rabu 01 April 2020, 09:46 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan aturan yang melarang bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya