Senin 27 Januari 2020, 07:10 WIB

Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja

MI/Susanto
Anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi.

 

EMPAT rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang. Selain itu, memulai pembahasan RUU tersebut masih bergantung pada pemerintah.

"Bola panas omnibus law sendiri masih berada di pemerintah. Legislatif masih menunggu surat presiden (surpres), naskah akademik, dan draf RUU sehingga DPR bisa berkomunikasi antarfraksi untuk membahas omnibus law tersebut," kata anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, kapan dimulainya pembahasan RUU omnibus law bergantung pada komunikasi dengan fraksi-fraksi. Penyelesaian empat omnibus law yang telah masuk Prolegnas 2020, lanjut Baidowi, dapat dilakukan dengan cepat, bergantung pada politik komunikasi antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif untuk membangun kesepahaman.

"Yakni kapan pemerintah mau mengirim surat presiden berikut naskah akademik dan draf RUU kepada DPR. Tentu saja nanti bergantung penugasan Bamus. Selanjutnya, hal-hal dalam pembahasan juga dapat diperdalam," tambahnya.

Hal tersebut bertentangan dengan target Presiden Joko Widodo bahwa omnibus law, terutama cipta lapangan kerja, akan selesai dalam waktu 100 hari kerja. Saat ini sebanyak empat RUU omnibus law telah masuk Prolegnas 2020. Empat RUU omnibus law itu ialah RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan mendukung percepatan pengesahan sejumlah RUU omnibus law yang yang telah diserahkan kepada DPR. "Kita berkewajiban sebagai front terdepan  mengamankan untuk segera disahkan DPR," kata Surya Paloh di Makassar, Sabtu (25/1/2020), seperti dikutip www.partainasdem.id.

MI/PIUS ERLANGGA
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

 

Surya meminta kader NasDem mengawal pembahasan omnibus law di parlemen. Omnibus law merupakan aspirasi NasDem dan diharapkan bisa berkontribusi bagi pemerintahan ke depan. "Agar pemerintahan Jokowi berjalan efektif, kuat, dan menghasilkan sesuatu yang memberi kebanggaan," tambahnya.

Surya mengakui ada pro dan kontra terkait dengan omnibus law. Namun, ia meyakini omnibus law menjadi salah satu jalan membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik di masa mendatang. (Iam/X-7)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 07:10 WIB
Fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk...
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 08 April 2020, 07:06 WIB
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Deputi Penindakan KPK Harus Loyal, Pintar, dan Teruji

👤Cah/Van/P-1 🕔Rabu 08 April 2020, 06:45 WIB
Ketiganya menjalani tes uji makalah, presentasi, dan wawancara pada Kamis, 4 April 2020. Mereka juga akan menjalani tahapan wawancara pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya