Sabtu 25 Januari 2020, 21:25 WIB

Soal Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Antara | Humaniora
Soal Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Antara
Petugas Bea Cukai menunjukkan barang bukti cairan vape di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih akan menunggu musyawarah ulama untuk memutuskan fatwa terhadap vape atau rokok elektrik. Musyawarah ulama rencananya digelar pada pertengahan Maret 2020.

"Kami menunggu musyawarah ulama dulu. Saya tidak berani. Tidak sembarangan menjatuhkan hukuman haram. Haram, wajib, sunah itu tidak sembarangan, harus musyawarah," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (Antara)

Untuk rokok, kata dia, NU memfatwakan hukumnya makruh kalau tidak terdapat darurat penyakit dan haram saat berbahaya mengganggu kesehatan penggunanya.

Baca juga: Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memfatwakan segala bentuk rokok elektronik atau vape hukumnya haram, mempertegas fatwa haram rokok yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Muhammadiyah memandang mengisap rokok elektronik mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat, yang dilarang menurut Alquran pada Surah Al Baqarah ayat 195 dan Surah An Nisa ayat 29.

Baca juga: Cukai Rokok Elektrik Sumbang Rp1 Triliun ke Kas Negara

Selain itu, menurut fatwa Muhammadiyah, mengisap rokok elektronik merupakan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uapnya sebagaimana kesepakatan para ahli medis dan akademisi.

Baca juga: IDI Tolak Kerja Sama dengan Produsen Vape

Lantaran merokok elektronik diharamkan, belanja rokok elektronik merupakan perbuatan tabzir atau pemborosan yang dilarang menurut Alquran Surah Al Isra ayat 26 dan 27.

Penggunaan rokok elektronik disebut bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, yakni pelindungan agama, pelindungan jiwa dan raga, pelindungan akal, pelindungan keluarga, dan pelindungan harta. (X-15)

Baca Juga

Dok.MI

Pemerintah Klaim 70% obat Bisa Diproduksi di Dalam Negeri

👤Antara 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 06:00 WIB
Paracetamol yang merupakan obat dasar masih diperoleh Indonesia dengan mengimpor dari India. Sekarang sudah punya produsen paracetamol di...
Sumber: LIPI/Tim Riset MI-NRC

Manfaat Mikrob dalam Produk Probiotik

👤(Atikah IshmahWinahyu/H-2) 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 05:00 WIB
INDONESIA memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, termasuk di dalamnya ialah mikroorganisme atau...
Dok.MI

Luhut: Rencana Aksi Vaksinasi Kemungkinan Molor

👤Antara 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 04:50 WIB
Luhut mengatakan Presiden Jokowi tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk mengikuti aturan yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya