Jumat 24 Januari 2020, 13:28 WIB

Penentuan Tarif Penyeberangan Laut Tertunda Lagi

Wibowo Sangkala | Nusantara
Penentuan Tarif Penyeberangan Laut Tertunda Lagi

ANTARA
Ilustrasi

 

BAMBANG Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019 menilai molornya penetapan tarif penyeberangan menunjukkan Menhub dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) tidak konsisten dalam menjalankan regulasi dan undang-undang.

"Kemenhub sendiri sudah mengundur-undur evaluasi tarif penyeberangan hingga 1,5 tahun sehingga 3 tahun tidak pernah disesuaikan. Sekarang kembali terganjal di Menko Marves dengan alasan belum ada data untuk dikaji," katanya, Jumat (24/1).

Bambang Haryo yang juga Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), mengaku sudah bertemu langsung dengan pejabat di Kemenko Marves yang ditugaskan Menko Luhut mengevaluasi tarif.

"Pajabat yang merupakan Staf Ahli Menko Marves itu mengaku tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan. Dia bilang masih menunggu data sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub," ujarnya.

Menurut Bambang Haryo, Menko Marves tidak percaya dengan usulan tarif dari Menhub sehingga perlu dikaji lagi secara detil, meskipun Kemenhub sudah membahasnya bersama Gapasdap selama 1,5 tahun.

"Menhub Budi Karya dan Menko Luhut saling pingpong, lempar tanggung jawab. Kemenhub bilang sudah serahkan semua data, tapi Kemenko Marves mengaku tidak punya data. Dua instansi ini kelihatan tidak kompak, tidak profesional,"ungkapnya.

Keterlibatan Menko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan baru pertamakali, menyusul penerbitan Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Inpres yang harusnya untuk kemudahan usaha, kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan. Kalau mengurusi satu sektor ini saja tidak beres, bagaimana mungkin pemerintah menjalankan Omnibus Law yang melibatkan ribuan regulasi,"cetusnya.

baca juga: Petani Bengkulu Hanya Menjual Beras Bukan Gabah

Berdasarkan hitungan Bambang Haryo, kenaikan tarif penyeberangan sekaligus pun dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap harga barang, yakni sekitar 0,15%. Artinya, barang seharga Rp10.000 per kg kemungkinan naik Rp15 per kg apabila tarif dinaikkan sekaligus.

"Kenaikan harga itu mungkin relatif kecil, tetapi sangat besar artinya bagi kelangsungan usaha penyeberangan serta menjamin keselamatan nyawa dan barang publik. Ketidakpastian tarif mengancam keselamatan, berarti pemerintah melanggar UUD 1945 yang mengamabatkan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.

Indonesia Butuh Lab Mampu Periksa Sampel Uji Usap

👤Agus Utantoro 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:21 WIB
Politisi Partai NasDem Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk menangani sebaran covid-19, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi...
MI/Dwi Apriani

Santan Beku Sumut Mulai Dikapalkan ke Thailand

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 09:45 WIB
Sumatra Utara memulai pengiriman santan beku di Thailand dengan nilai ekspor mencapai Rp2 miliar. Ini pertama kali ekspor kelapa dalam...
ANTARA/Aswaddy Hamid

9.971 Pasien Positif Covid-19 di Riau Sembuh

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 09:37 WIB
"Walaupun tidak sakit, belum tentu orang yang kita temui itu negatif covid-19 dan tidak menyebarkan virusnya. Maka pilihan yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya