Jumat 24 Januari 2020, 06:20 WIB

DJPPI Minta Dana BOS Madrasah Transparan

(Bay/H-3) | Humaniora
DJPPI Minta Dana BOS Madrasah Transparan

ANTARA/Arief Priyono
ilustrasi Sejumlah siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al Maanar, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kediri, Jawa Timur

 

PENINGKATAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Kementerian Agama perlu dibarengi dengan transparansi dan penguatan akuntabilitas. "Pengawasan dana BOS Madrasah selama ini masih lemah. Pengawasan perlu diperkuat agar tidak terulang kasus-kasus penggelapan dana pendidikan jenjang madrasah, " kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis ( 23/1).

Ubaid mengingatkan dana BOS ini harus tepat sasaran agar tidak menguap. Karena itu, pengelolaannya harus melibatkan semua stakeholder sekolah, tidak hanya kepala sekolah dan bendahara seperti biasa.

Dihubungi terpisah, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Ahmad Umar mengatakan mulai 2020 Kemenag didukung World Bank akan menerapkan sistem e-RKAM untuk pengelolaan dana BOS secara lebih transparan dan akuntabel.

"Aplikasi e-RKAM diharapkan membantu madrasah dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel. Setiap belanja yang tidak sesuai peruntukannya akan ditolak sistem," jelas Ahmad. (Bay/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More