Kamis 23 Januari 2020, 20:36 WIB

Pengadilan Tinggi PBB Perintahkan Myanmar Cegah Genosida Rohingya

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Pengadilan Tinggi PBB Perintahkan Myanmar Cegah Genosida Rohingya

Robin Van Lonkhuijsen/ANP/ AFP
Presiden Hakim Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ), Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf, (tengah) memimpin sidang gugatan terhadap Myanmar.

 

MENGAKUI penderitaan komunitas Rohingya, pengadilan tinggi PBB, Kamis (23/1), memerintahkan Myanmar untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan tertentu terhadap genosida dari komunitas yang dianiaya itu.

Memberikan putusannya atas kasus yang diajukan bulan lalu oleh Gambia, Presiden Hakim Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ), Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf, menyatakan batas waktu empat bulan bagi Myanmar untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan Rohingya di negara itu tidak akan dirugikan.

Yusuf mengatakan masyarakat Rohingya yang teraniaya adalah kelompok yang harus dilindungi di dalam Myanmar di bawah Konvensi Genosida PBB 1948. Ditambahkan bahwa keputusan itu sama sekali tidak menilai baik buruknya kasus aktual mengenai apakah Myanmar bertanggung jawab atas genosida.

Pengadilan meminta Myanmar untuk mengambil semua langkah dalam kekuasaannya untuk mencegah tindakan membunuh anggota kelompok Rohingya, menyebabkan kerusakan fisik atau mental pada mereka, menerapkan tindakan untuk menghentikan desain untuk menghancurkan komunitas itu.

"Myanmar harus memastikan militernya atau organisasi atau kelompok yang berada di bawah kendalinya tidak melakukan tindakan apa pun di poin pertama atau tindakan konspirasi untuk melakukan genosida, melakukan genosida atau upaya atau keterlibatan dalam genosida," bunyi vonis yang dibacakan oleh juri top.

Ia menambahkan Myanmar harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran bukti genosida.

Myanmar selanjutnya diminta untuk menyerahkan laporan implementasi tindakan pencegahan seperti yang dikeluarkan oleh pengadilan PBB dalam empat bulan, kata putusan itu.

ICJ juga meminta Myanmar untuk memberikan salinan laporan itu ke Gambia sehingga mereka dapat memberikan komentar.

"Mengikuti laporan pertamanya--yang diajukan setelah empat bulan setelah dikeluarkannya putusan ini--Myanmar akan menyajikan laporan tindakan yang diambil setelah setiap enam bulan," perintah pengadilan.

ICJ menyebut Rohingya di Myanmar masih dalam kondisi 'sangat rentan'.

"Langkah-langkah yang diambil Myanmar untuk pemulangan Rohingya tidak cukup untuk mencegah kasus di bawah konvensi genosida," pengadilan mengatakan.

Dengan merujuk pada beberapa laporan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB tentang masalah Rohingya, ICJ mencatat Myanmar belum mengambil tindakan konkret untuk melindungi Rohingya. (AA/Hym/OL-09)

Baca Juga

Dok Pribadi

Surat Cinta Keluarga Wibowo Bantu Mahasiswa di Azerbaijan

👤Dede Susianti 🕔Rabu 01 April 2020, 13:06 WIB
Bagi mahasiswa, bantuan berupa donasi uang itu diibaratkan tetesan asa untuk menyambung hidup. Karena diakui mereka kondisi dimana mereka...
AFP/HERBERT P OCZERET / APA

Angka Infeksi Covid-19 di Austria Tebus 10 Ribu

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 01 April 2020, 12:56 WIB
Berdasarkan data yang diberikan gugus tugas Covid-19 Austria, usia rata-rata korban yang tewas akibat virus korona di negara itu berusia 80...
Dok Pribadi

Curhat Mahasiswa Asal Bogor di Azerbaijan di Kala Pandemi Korona

👤Dede Susianti 🕔Rabu 01 April 2020, 12:50 WIB
Bila dia biasa mengonsumsi makanan superirit di asramanya yang senilai 4 manat, kini dia membeli makanan versi sangat irit seharga 1...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya