Kamis 23 Januari 2020, 23:35 WIB

Usut Proyek Revitalisasi Monas

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Usut Proyek Revitalisasi Monas

ANTARA
Revitalisasi Monas

 

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mencurigai ada persengkongkolan jahat di balik proyek revitalisasi Monas dengan menunjuk PT Bahana Prima Nusantara (BPN) sebagai pemenang tender.

“Kami meminta KPK untuk turun dan memeriksa apakah ada persengkokolan tertentu, yakni kontraktor yang memenangkan nilai fantastis Rp71,3 miliar itu. Sepertinya bukan perusahaaan yang bonafit,” kata Juru Bicara DPW PSI Jakarta Rian Ernest di Jakarta, Kamis (23/1).

Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad mengatakan laporan ke KPK terkait kontraktor baru penemuan awal saja. “Komitmen kami untuk kawal proses penganggaran dan mengawasi sebagai anggota dewan,” kata Idris.
“(Soal kontraktor) bukan tentang mumpuni atau tidak. Ini masalah administrasi. Kalau administrasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini jadi masalah juga,” katanya.

Sementara anggota Tim Advokasi PSI Patriot Muslim mengatakan pengerjaan proyek tersebut menjadi tanda tanya, terlebih soal kontraktor.

Terkuak bahwa PT BPN menyewa kantor virtual. Beredar kabar bahwa kantor asli PT BPN beralamat di Jl  Letjend Suprapto No 60, Jakpus. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan lokasi perusahaan tersebut.

“Persoalan alamat kantor PT BPN masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya?” kata Patriot. Dari website lpse.jakarta.go.id, bisa ditemukan data alamat kantor di Jl Nusa Indah No 33, Ciracas, Jaktim. Patriot menilai patut diduga PT BPN adalah “perusahaan bendera”. Jika benar begitu, maka perlu diperiksa.


Somasi

Sementara itu, pihak PT BPN kemarin melayangkan somasi kepada anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana. Menurut pengacara kontraktor tersebut, Abu Bakar Lamatapo, somasi tersebut karena tidak terima dengan pernyataan Justin yang menyebut kontraktor itu tidak meyakinkan alias abal-abal. “Kami sayangkan anggota PSI hanya mengandalkan Google Map,” ungkap Abu Bakar.

Abu Bakar mengatakan pihaknya hanya menjalankan tugasnya berdasarkan kontrak dengan Pemprov DKI. “Seolah kemudian berkantor di kawasan padat penduduk ini lalu mempertanyakan kapasitas kami. Ini yang kami sayangkan. Soal legalitas virtual office kami memiliki basis perundangan-undangan. Jangan ditarik ke ruang publik yang gelap,” jelas Abu Bakar. Direktur Utama PT BPN Muhidin Shaleh membenarkan keberadaan alamat kantornya di Ciracas, Jakarta Timur.  “Itu tempat printing digital dan percetakan dan dia sediakan jasa sewa menyewa perusahaan, sehingga selama ini perusahaan kami berada di tempat itu,” kata Shaleh.

“Perusahaan kami benar sesuai dengan aturan di dalam badan usaha. Jadi dari segala legalitas itu kita lewat izin sesuai instansi terkait. Selama ini usaha kami ini bergerak di bidang jasa spesialis, bukan di bidang umum,” tandas Shaleh. (Ssr/J-1)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More