Kamis 23 Januari 2020, 20:00 WIB

Puluhan Ribu Tenaga Honorer di Jawa Barat Siap Ikuti Seleksi

Bayu Anggoro | Nusantara
Puluhan Ribu Tenaga Honorer di Jawa Barat Siap Ikuti Seleksi

ANTARA/Suwandy
Ratusan guru tenaga kerja kontrak (TKK) berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019)

 

KABAR gembira bagi para tenaga honorer di Jawa Barat. Pasalnya mereka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti selesai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ada sekitar 36 ribu tenaga honorer di provinsi tersebut.

Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan BKD Jawa Barat Tulus Arifin mengatakan, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Baca juga: Pemerintah Setop Rekrut Tenaga Honorer

Meskipun pelaksanaannya bertahap, harus dipastikan tidak ada lagi status  pegawai di luar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

"Jadi secara peraturan tidak ada lagi tenaga kontrak (honorer), tapi mereka dialihkan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK itu," katanya di Bandung, Kamis (23/1).

Menurut dia, pihaknya masih menunggu peraturan dari pusat terkait hal tersebut. Dia meyakini bahwa setiap pegawai PPPK akan dievaluasi setiap tahun.

"Kita sangat bergantung pada Peraturan Presiden karena PPPK ini, SK-nya bukan dari kami. Tapi sama seperti PNS, dari BKN. Maka kami masih menunggu sampai saat ini, tapi data-data tidak hilang," katanya.

Tulus menjelaskan, pengelompokan non-pns berdasarkan datanya ada tiga, yakni kontrak perorangan, outsourcing, dan tenaga harian lepas. Disinggung terkait guru honorer, menurutnya terbagi pada yang terdaftar di BKD dan di lingkungan sekolahnya sendiri.

Adapun jumlah tenaga honorer di lapangan cukup banyak, namun pengadaan tenaga pendidik dari PNS masih kurang, terlebih dengan adanya moratorium CPNS dalam beberapa waktu terakhir. "Setelah dipetakan tetap terjadi kekurangan, memang SMA baru masuk ke provinsi pada 2017 lalu," katanya. (BY/A-1)

Baca Juga

ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Tokoh Spiritual Bantah Ada Pemukulan kepada Anggota DPD

👤Arnoldus Dhae 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 19:06 WIB
Beberapa di antaranya kasus penghinaan terhadap para pedanda seluruh Bali dan kasus pelecehan simbol agama...
MI/Reza Sunarya

Purwakarta Waspadai Lonjakan Kasus DBD

👤Reza Sunarya 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 18:00 WIB
Penyemprotan (fogging) dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, sedikitnya terhadap 98...
MI/Dwi Apriani

Kontraktor Prancis Garap Perencanaan Angkutan Massal Mebidangro

👤Yoseph Pencawan 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:45 WIB
Egis Rail disebut merupakan perusahaan global yang terlibat dalam banyak proyek di 75...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya