Kamis 23 Januari 2020, 22:25 WIB

Tambah Kuota Rumah Bersubsidi

Heryadi | Ekonomi
Tambah Kuota Rumah Bersubsidi

ANTARA
Rumah Bersubsidi

 

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang properti mengusulkan empat solusi agar anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) untuk rumah bersubsidi pada 2020 bisa menjangkau lebih banyak peserta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/1), mengatakan alokasi anggaran FLPP yang pada 2020 ditetapkan Rp11 triliun menyebabkan penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) turun signifikan.

“Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga, salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya. Kami ada beberapa usulan solusi yang akan kami sampaikan ke pemerintah ke Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, juga ke wakil kita di Senayan,” katanya.

Usulan pertama, yakni pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 2020. Pengalihan itu dinilai akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.

Usulan kedua, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan.
“Kalau ditelisik, ada dana mengendap yang besar dari pusat ke daerah, mungkin 10%-nya bisa dialihkan ke pembiayaan perumahan. Itu akan sangat berarti bagi pembangunan perumahan,” kata Setyo.

Usulan ketiga, yaitu mengoptimalkan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) yang dinilai harus berperan memberikan fasilitas ke tenaga kerja untuk mendapatkan rumah layak.

Usulan keempat, yakni mengalihkan subsidi pemerintah yang kerap dinilai tidak tepat sasaran, seperti subsidi gas LPG, ke sektor perumahan.
“Kalau memang tidak tepat sasaran, digeser saja untuk subsidi perumahan,” kata Setyo.


Kuota habis

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menyampaikan, kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program FLPP diperkirakan habis pada April 2020.

Tahun ini bahkan hanya tersisa 86.000 unit rumah murah dari anggaran subsidi yang ada, sehingga dibutuhkan alternatif penambahan anggaran untuk FLPP.

“Semua sudah sepakat bahwa April itu sudah habis anggaran karena hanya tersisa 86.000 unit. Dengan kebutuhan backlog yang ada, selama ini kami bisa penuhi 280.000 unit lebih, bahkan seharusnya bisa 300.000 unit tahun ini,” katanya.

Totok menilai perlu ada alternatif lain untuk menambah anggaran yang hanya mampu memenuhi pembangunan 86.000 unit rumah subsidi. Ia mencatat kebutuhan perumahan MBR untuk 2020 mencapai 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun. (Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More