Kamis 23 Januari 2020, 18:19 WIB

Asosiasi Ojol Minta Kenaikan Tarif Tidak Lebih 10%

Hilda Julaika | Ekonomi
Asosiasi Ojol Minta Kenaikan Tarif Tidak Lebih 10%

ANTARA
Perwakilan driver ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia melakukan aksi di Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu (15/1).

 

Asosiasi ojek online (ojol) mengajukan permohonan evaluasi tarif kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Kamis (23/1). Mereka meminta kenaikan tarif tidak lebih dari 10%.

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono adanya pertimbangan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kenaikan upah minimum regional (UMR) sebagai salah satu komponen tarif ojol didukung oleh asosiasi. Namun dengan catatan kenaikan tarif tidak lebih dari 10%.

"Apabila tarif naik, kami mohon kenaikan tarif agar tidak lebih dari 10%, karena kami juga tidak inginkan masyarakat pengguna jasa ojol menjadi tambah terbebani untuk membayar jasa kami. Driver ojolpun tidak kehilangan pengguna jasanya. Jadi kita harus menjaga bersama ekosistem tarif ini," katanya melalui keterangan resmi, Kamis (23/1).

Selain itu, kata dia, para pengemudi ojol daerah menginginkan tarif yang sebelumnya menggunakan sistem zonasi diubah menjadi tarif regional provinsi daerah.

Dia mengatakan pemerintahan Provinsi berperan sebagai regulator daerah untuk menyesuaikan tarif ojol menurut kemampuan bayar masyarakat. Penyesuaian itu melibatkan persetujuan bersama dengan para driver ojol di daerah. Selain itu, menurut Igun, kearifan lokal dari masing-masing daerah provinsi juga perlu diperhatikan.

"Evaluasi yang dimaksud adalah dari rekan-rekan driver ojol daerah menginginkan tarif yang sebelumnya menggunakan sistem zonasi, dievaluasi menjadi tarif regional provinsi daerah. Artinya tarif ojol diserahkan kepada pemerintah dan stakeholder provinsi sebagai regulator daerah," ujarnya.  (E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More