Kamis 23 Januari 2020, 17:45 WIB

Walhi Heran Tambang Emas Ilegal Dongi-Dongi Aktif Lagi

M Taufan SP Bustan | Nusantara
Walhi Heran Tambang Emas Ilegal Dongi-Dongi Aktif Lagi

MI/M Taufan SP Bustan
Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulteng rusak akibat aktivitas pertambangan liar.

 

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, menduga ada bekingan oknum polisi sehingga penambang ilegal kembali beroperasi di kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Desa Dongi-Dongi, Kecamatan Lore, Kabupaten Poso.  

"Propam Polda harus turun ini. Kondisi ini jangan dibiarkan sebelum bencana akibat aktivitas penambang ilegal menimpa warga," ungkap Direktur WALHI Sulteng Abdul Haris L kapada Media Indonesia di Palu, Kamis (23/1).  

Menurut Haris, aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan konservasi itu sudah sangat terang-terangan. Bahkan, kurun beberapa bulan terakhir sudah kembali marak.  

"Dugaan kami seperti itu, karena di sana itu kan dijaga sama polisi. Kalau kemudian ada aktivitas pertambangan lagi berarti ada yang tidak beres dengan polisi yang menjaga di sana," herannya.  

Terkait ini, Kasubdit Penmas Humas Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari menngatakan, Bid Propam Polda Sulteng tengah menelusuri keterlibatan oknum polisi pada kegiatan penambangan emas ilegal di Dongi-Dongi.  

Menurutnya, bahwa upaya penyelidikan itu sesuai dengan komitmen kapolda Sulteng, yang akan memproses setiap anggotanya yang terlibat penambangan ilegal.

"Ketika terbukti ada oknum yang terlibat dalam kasus itu, maka hukumannya adalah diproses secara disiplin maupun kode etik, yang ancamannya berupa penundaan kenaikan pangkat, ditempatkan di tempat khusus dan demosi," tandas Sugeng. (OL-13)

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulteng rusak akibat aktivitas pertambangan liar.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More